Lelang Jabatan Dilakukan Februari – FAJAR Sultra
News

Lelang Jabatan Dilakukan Februari

KENDARI – Pelaksanaan organisasi perangkat daerah (OPD) baru lingkup Pemprov, memaksa Gubernur Sultra, H Nur Alam melantik semua pejabat berdasarkan pengisian jabatan SKPD yang baru. Baik yang definitif maupun yang diangkat sebagai pelaksana tugas (Plt).

Bagaimanapun juga, Gubernur Nur Alam mengangkat pejabat eselon II baik yang definitif maupun yang plt dengan penuh pertimbangan. Namun, khusus yang plt sifatnya hanya sementara. Sementara proses pengisian dan pengangkatan sebagai pejabat definitif dari pejabat yang baru harus melalui mekanisme aparatur sipil negara (ASN) dalam hal ini lelang jabatan.

“Makanya lelang jabatan untuk beberapa posisi lembaga yang belum terisi secara definit perlu dilakukan. Nah paling lambat kita akan lakukan Februari ini,” tegas Nur Alam pekan lalu.

Khusus untuk pejabat eselon II, masih ada tujuh plt yang diamanahi menjabat jabatan kepala SKPD. Mulai dari Plt Kepala Biro Organisasi Albdul Haris Lamarundu sebelumnya menjabat Kabag Kinerja Organisasi Biro Organisasi Sertda Sultra, Plt Kepala Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik Muh Hasbi Kabag Kerja Sama, Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik Setda Sultra, Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Rundu Beli Hasan sebelumnya menjabat Kabid Bina Marga Dinas PU Sultra, Plt Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang: Pahri Yamsul sebelumnya menjabat Kabid Cipta Karya Dinas PU Sultra,.

Selanjutnya, Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Effendy Patulak sebelumnya menjabat Kabid Pengairan PU Sultra, Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil: Ismail Lawasa sebelumnya Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sultra dan Plt Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Jaya Bakti sebelumnya menjabat Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga.

Tetapi, menurut mantan Wakil Ketua DPRD Sultra ini penunjukan plt bukan seakan-akan bisa jadi definitif. Karena mekanisme ASN harus tetap dilakukan sesuai dengan mekanisme dan tahapan perturan perundang-undangan.

“Jia penilaian tim asesmen dan lelang jabatan ada pointnya dari yang ikut lelang jabatan lebih bagus, maka bisa saja digeser. Itu tidak menutup kemungkinan. Apalagi mutlak mekanisme ASN harus diikuti semua yang akan ikut lelang jabatan dan ikut dalam seleksi,” jelasnya.

Hanya saja, dia tidak pungkiri jika kebijakan lelang jabatan akan ditentukan oleh dirinya sebagai pejabat pembina kepegawaian tingkat provinsi. Dengah hak mengangkat dan menonaktifkan pegawai dilingkup jajarannya sesuai mekanisme dan amanat peraturan perundang-undangan. (r3/b/put)

Rakyat Sultra

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top