Kanwil Kemenkum HAM Sultra Berganti, Aparat Diingatkan Awasi TKA – FAJAR Sultra
News

Kanwil Kemenkum HAM Sultra Berganti, Aparat Diingatkan Awasi TKA

Sejumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) saat menjalani jam istirahat di Desa Morosi, Kab. Konawe, Sulawesi Tenggara, Jumat (30/11/2016).–Foto: Imam Husein/Jawa Pos

KENDARIPOS.CO.ID,KENDARI—Ribut-ribut soal Tenaga Kerja Asing (TKA) di Sultra rupanya sampai ke kantor utama Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM). Institusi pimpinan Yasona Laoly itu pun mengutus Dirjen HAM Kemenkumham RI, Dr Muallimin Abdi SH MH, ke Sultra. Tugasnya, memimpin serah terima jabatan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum HAM Sultra, sekaligus mengingatkan personil lembaga itu agar serius mengurus dan mengawasi TKA yang ilegal.

Peringatan itu disampaikan Dirjen HAM Kemenkumham RI, Dr Muallimin Abdi SH MH kala memberikan sambutan dalam acara Sertijab yang digelar di ruang pola kantor Gubernur Sultra, kemarin (5/1). “Saya hanya ingin menyampaikan pesan singkat. Kalau bisa, laksanakan apa yang menjadi prioritas Kemenkumham. Koordinasikan lembaga dengan baik. Lanjutkan keberhasilan yang dicapai pejabat lama. Yang perlu saya ingatkan, terkait pengawasan TKA ilegal,” kata Muallimin.

Sayang, ia tidak banyak membahas soal TKA secara spesifik. Ia juga buru-buru bertolak kembali ke Jakarta, sebelum sempat meninjau sendiri problem TKA di Sultra yang kini jadi sorotan publik. Sebab tugasnya hanya memimpin pergantian tongkat kepemimpinan di Kemenkum HAM Sultra, dari Agus Purwanto ke Sofyan S.Sos SH MH, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Yankomnas Kemenkumham Jakarta. Agus sendiri ditugasi memimpin Kanwil-Kemenkumham Kalimantan Tengah (Kalteng).

Sebagai pejabat baru, mantan Yankomas Kemenkuham Jakarta mengemban tugas berat. Pasalnya, ia harus menyelesaikan masalah Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal. Sejauh ini, TKA yang sebagian besar dari Tiongkok cukup banyak bekerja di areal pertambangan. Disinyalir, banyak diantara TKA yang tidak memiliki keahlian atau hanya mengantongi visa kunjungan.

Selain soal TKA, Dirjen Muallimin Abdi juga meminta penanganan Pungutan Liar (Pungli) tetap menjadi perhatian. Makanya, ia menginstruksikan agar pengawasan yang dilakukan Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pungli internal lebih dioptimalkan. Apalagi hal ini sudah menjadi komitmen lembaga. Bukan hanya itu, penanganan narkoba menjadi fokus lembaga. Pastikan, seluruh aparat Kemenkumham Sultra terbebas dari jeratan zat adiktif ini.

“Sebagai perpanjangan tangan Kemenkumham, harus bisa menjaga nama baik. Wajah lembaga tergantung dari kiprah kalian. Jaga kepercayaan dan buktikan kemampuan. Saya berharap, apa yang telah dicapai pejabat sebelumnya bisa terus dipertahankan,” tandasnya.

Gubernur Sultra, H Nur Alam berharap jalinan koordinasi kelembagaan yang telah dibangun pejabat sebelumnya bisa dipertahankan. Pada dasarnya, pemerintah daerah cukup terbuka untuk menjalin kerja sama. Sebab bagaimanapun pemda tetap membutuhkan masukan dan koreksi terkait program kerjanya. Pada pejabat baru, ia berharap bisa betah dan menjadi Sultra sebagai kampung halaman keduanya.

“Selamat untuk keduanya. Pada pak Sofyan, selamat datang di tempat kerja baru. Saya yakin, bapak akan betah. Orang-orang Sultra ini cukup terbuka. Makanya, sangat minim didengar cerita huru-hara. Untuk pak Agus, terima kasih atas kerja sama. Semoga di tempat baru tetap berprestasi,” kata mantan Ketua DPW PAN Sultra.

Sayangnya, Kepala Kanwil-Kemenkumham Sultra, Sofyan SH MH masih enggan berbicara banyak ke media, apalagi soal TKA. Sambil memohon maaf, ia mengaku belum bisa diwawancarai. Pasalnya, ia akan segera mengantar Dirjen HAM ke bandara. Apalagi waktu take off tinggal menyisakan waktu 20 menit. Namun di lain waktu, ia berjanji akan memberikan waktu luang untuk diwawancarai. Tak heran, pelaksanaan serah terima berlangsung singkat atau hanya sekitar 20 menit.

Publik Sultra memang berharap besar ada ketegasan dari Kepala Kanwil Kemenkum HAM yang baru. Pasalanya, pihak Imigrasi yang diharapkan jadi filter masuknya para pekerja yang dominan asal Tiongkok iut, kemudian “menjajah” peluang ekonomi orang lokal, justru tak punya banyak nyali untuk menghalangi. Mereka yang datang dengan visa kunjungan, diberi ruang untuk mengurus visa tinggal sementara lalu bekerja.

“Kami hanya menjalankan kebijakan pimpinan (soal TKA),” kata Kepala Devisi Imigrasi Kantor Kementrian Hukum dan HAM Sultra Kemenkumham, Enang Supriyadi, saat ditemui beberapa waktu lalu di kantornya. Para WNA yang beralih status jadi TKA itu diakui Enang memang cukup besar. Saat ini, para WNA itu masih mengurus dokumen untuk jadi TKA, dan itu tidak dilarang. Sikap toleran ini berbading terbalik dengan perlakuan negera lain terhadap warga Indonesia, yang ketat terhadap aturan. Tak ada orang Indonesia datang ke Tiongkok bervisa kunjungan, lalu ingin jadi tenaga kerja, diberi toleransi untuk mengurus belakangan. Hal-hal seperti itu hanya ada di Indonesia. “Kami hanya mengamankan kebijakan pimpinan. Ini demi percepatan pembangunan,” kata Enang.

Sayangnya, ia tak menjelaskan kebijakan pimpinan mana yang harus ia amankan perintahnya. Tapi, sebagai institusi vertikal, Kemenkumham Sultra termasuk imigrasi, tunduk kepada Kemenkumham RI. Enang hanya memastikan bahwa pihaknya tetap mengawasi kehadiran para WNA yang kemudian bermohon jadi TKA di Sultra.

Enang mengatakan selama belum beroprasinya proses eksplorasi pertambangan maka keberadaan TKA bukan menjadi masalah. Berbeda jika proses eksplorasi sudah berjalan dan mereka masih ada di lokasi tersebut, maka pihaknya berjanji akan melibas semuanya. “Saya tidak memiliki kepentingan apa-apa. Saya instansi vertikal tak punya beban apa-apa. Saya hanya mengamankan kebijakan pimpinan dan itu semua demi kesejahteraan masyarakat daerah,” tegasnya kala itu. (Amal)

Kendari Pos

loading...
Click to comment

Most Popular

To Top