Saksi Kasus Pengadaan VSAT Tak Kenal Pembeli Laptop – FAJAR Sultra
News

Saksi Kasus Pengadaan VSAT Tak Kenal Pembeli Laptop

KENDARI – Baru-baru ini salah seorang saksi bernama Budi dihadirkan dan dimintai keteranagnnya oleh Penyidik Tipikor Polda Sultra. Pemanggilan terhadap saksi tersebut terkait temuan barang bukti berupa nota penjualan berupa Laptop dan sejumlah peralatan lainnya milik Toko HND Komputer.

Pemanggilan itu bermula dari temuan berupa nota penjualan, dalam operasi tangkap tangan (OTT) Pengadaan VSAT Desember 2016 lalu yang menyeret tersangka Helmi Topa selaku Honorer Sekertariat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Konut).

Budi selaku pemilik Toko HND Komputer saat dikonfirmasi satu hari usai menyampaiakan klarifikasi dihadapan Penyidik mengungkapkan jika dirinya dimintai keterangan sebagai saksi untuk mencocokan nota penjualan yang ditemukan Penyidik. Ia mengakui, sejumlah barang seperti Laptop dan berupa barang lainnya dibeli di Tokonya.

Namun sebelumnya, ia tidak tahu menau untuk pemanfaatan barang tersebut. Bahkan, Budi tak mengenal lebih jauh siapa pembeli sejumlah laptop yang telah disediakan di tokonya.

“Betul nota penjualan itu dari kami. Hanya saya tidak tau untuk apa dan siapa pembeli barang itu. Pernah memang dia datang tapi saya tidak tau dan tidak sempat tanya-tanya identitasnya dan darimana dia itu,” kata Budi.

Secara keseluruhan, Laptop yang dibeli di Tokonya sebanyak 3 unit, termasuk barang elektronik lainnya. Sebelumnya Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara terus mengembangkan kasus Pungutan Liar (Pungli) terhadap pengadaan Very Small Aperture Terminal (VSAT).

Seperti yang diberitakan sebelumnya Helmi Topa merupakan sala satu tersangka yang ditetapkan pertama kali satu hari setelah Tim Saber Pungli Polda Sultra usai melakukan operasi tangkap tangan (OTT) bertempat di Mall Lippo Plaza Kendari bersama rekannya selaku Kontraktor Pekerjaan SVAT berinisial AH.

Setelahnya, satu persatu saksi dimintai kalrifikasi terkait pekerjaan pengadaan VSAT yang menelan anggaran sebanyak Rp 180 juta. Dan sebanyak Rp 80 juta ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP). Brsamaan dengan barang bukti lainnya berupa amplop putih tertuliskan PPTK yang berisi uang Rp. 1.000.000, PPBJ berisi uang Rp. 5.000.000, dan pemeriksa barang bukti sebanyak Rp. 3.000.000.

Helmi Topa sendiri, atas perbuatannya dapat dijerat dan disangkakan Pasal 2 dan Pasal 3 dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun subsider Pasal 5, Pasal 9 dan Pasal 12 huruf a jo Pasal 15 jo dgn ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (p2/b/put)

Rakyat Sultra

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top