Penyelidikan Illegal Mining PT Wika Jalan di Tempat – FAJAR Sultra
News

Penyelidikan Illegal Mining PT Wika Jalan di Tempat

KENDARI – Subdit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Direskrimum Polda Sultra belum menetapkan satu tersangka pun, terkait kasus dugaan penambangan tidak sesuai izin usaha penambangan (IUP) oleh PT Wijaya Karya (Wika) Bitumen.

Hingga sampai kini, penyidik yang menangani kasus itu masih akan menghadirkan dan memeriksa beberapa saksi, guna pengumpulan bukti-bukti sebelum menetapkan tersangka serta pelimpahan di Kejaksaan nanti.

“Kita masih akan periksa beberapa saksi lagi baik dari perusahaan yang bersangkutan maupun saksi ahli. Agar kelak kami menetapkan tersangka, pas sudah sesui dengan bukti kuta yang telah dikantongi,” kata Kasubbid IV Tipiter Direskrimsus Polda Sultra AKBP Hartono, belum lama ini.

Sejauh ini, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi diantaranya Direktur utama PT Wika Bitumen Arifin Fahmi, Manager Keuangan PT Wika Bitumen Natal Pardede, Manajer Operasional dan Kepala tekhnik Tambang (KTT) serta sejumlah staf atau karyawan PT Wika Bitumen dan Kaontraktor Pertambangan.

“Selanjutnya, kami akan undang saksi ahli dari Dinas ESDM Provinsi Sultra untuk kami dimintai keterangan,” ujarnya.

Sebelumnya Kasubdit Tipiter berjanji Desember 2016 ini akan menuntaskan kasus itu. Sayangnya, sampai Kapolda Sultra berganti dari Brigjen Pol Agung Sabar Santoso ke Brigjen Pol Andap Budhi Revianto Sik, kasus ini masih sementara jalan ditempat.

“Proses penyelidikan pada kasus ini bukan kerena ada yang menghalangi kinerja dari Penyidik. Tapi karena tekhnis, untuk menetapkan tersangka itu tidak mudah dibutuhkan kehati-hatian dan didukung bukti kuat, tidak asal menetapkan saja,” ucapnya.

Untuk diketahui pada gelar perkara awal, PT Wika Bitumen terbukti melakukan tindak pidana penambangan tidak sesuai dengan IUP tepatnya melanggar Undang-Undang Nomor empat Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Semestinya berdasarkan izin yang dikantongi, Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan penambangan aspal di kabupaten Buton sejak 1961 itu, sedianya hanya diperbolehkan melakukan penambangan sampai Desa Wining. Namun, perusahaan plat merah itu melakukan penambangan sampai Desa Mantono Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. (p2/b/put)

Rakyat Sultra

loading...
Click to comment

Most Popular

To Top