Pelantikan Pejabat Eselon Disoal Panwas – FAJAR Sultra
News

Pelantikan Pejabat Eselon Disoal Panwas

Asrudin-SPd

RUMBIA – Melalui Devisi Penindakan Pelanggaran Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bombana mempersoalkan tentang pelantikan eselon II, III dan IV yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Bombana beberapa waktu lalu.

Alasan Penwas Bombana mempersoalkan pelantikan itu, berdasarkan undang-undang nomo 10 tahun 2016 tentang Pemilikada, pada pasal 71 ayat 2 tertulis pejabat Gubernur, Bupati/Walikota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 bulan sebelum penetapan paslon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari kementerian.

Asrudin SPd

Devisi Penindakan Pelanggaran Panwaslu Bombana, Asrudin SPd mengatakan, yang menjadi persoalan sekarang ini pihak Pemda belum juga memberika salinan persetujuan Kementerian Dalam Negeri terkait pelantikan tersebut kepada Panwas.

“Seyogyanya Pemda memberikan surat persetujuan Menteri tersebut, sebagai bukti bahwa pelantikan yang dilakukan oleh Pemda sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku,” ujar Asrudin diruang kerjanya, Kamis (12/1).

Diakui Asrudin, bahwa pihaknya sudah melakukan permintaan secara kelembagaan melalui surat Ketua Panwas Bombana nomor surat 002/BAWASLU-PROV.SG-01/HM02.00/1/2017 yang ditujukan kepada Pj Bupati Bombana, Hj Sitti Saleha yakni meminta salinan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri terkait pelantikan eselon II, III dan IV.

“Jadi kami di Panwas, tujuh hari sejak diketahui adanya pelantikan yang dilakukan oleh Pemda dan kami belum mendapatkan salinan tersebut maka kami Panwas Bombana wajib meregistrasi sebagai dugaan pelanggaran Pemilu. Olehnya itu melalui devisi penindakan pelanggaran kami mengundang Pj Bupati dan pihak Baperjakat untuk mengkalrifikasi terhadap dugaan pelanggaran Pilkada,” ucap Sekretaris PGRI Bombana ini.

Komisioner Panwas Bombana ini juga menambahkan, bahwa undangan klarifikasi yang dilayangkan sebenarnya untuk memberikan kesempatan kepada Pemda untuk membela diri terhadap dugaan pelanggaran yang ditemukan . Jadi seharusnya Pemda hadir di Panwas untuk menjelaskan dan membuktikan bahwa pelantikan yang dilakukan kemarin memang sudah prosedural atau tidak prosedural.

“Sesuai dengan aturan perundang-undangan jika undangan klarifikasi pertama tidak dihadiri, maka kami melayangkan undangan klarifikasi ke dua. Kalau itu juga masih diabaikan, kami dari Panwas menduga kuat terjadi pelanggaran Pemilu,” jelas Asrudin.

Lanjut Asrudin, pihaknya sudah melakukan sistem jemput bola, saat berkunjung di kantor BKD setempat untuk berkoordinasi meminta surat salinan persetujuan pelantikan dari Menteri, malah Kepala BKD enggan memperlihatkan surat tersebut.

“Jawaban kepala BKD kekami, katanya surat persetujuan itu ada, namun tidak mau memberikan karena tidak ada perintah dari atasan,” tungkasnya. (r4/b/alp)

Rakyat Sultra

loading...
Click to comment

Most Popular

To Top