Oknum BKD Koltim Diduga Pungut Rp 3,5 Juta dari Guru ***Untuk Mempercepat Berkas Kenaikan Pangkat ***Kepala BKD: Itu untuk Tim Penilai Angka Kredit – Fajar Sultra
News

Oknum BKD Koltim Diduga Pungut Rp 3,5 Juta dari Guru ***Untuk Mempercepat Berkas Kenaikan Pangkat ***Kepala BKD: Itu untuk Tim Penilai Angka Kredit

I Nyoman Abdi

TIRAWUTA, BKK – Di tengah gencarnya upaya pemberantasan terhadap pungutan liar, isu pungli mencuat di Badan Kepegawaian Daerah Kolaka Timur. Yang dikenakan pungutan pun kalangan guru dengan nominal Rp 3,5 juta per orang.

Informasi yang dihimpun Berita Kota Kendari, pungutan itu berlaku bagi yang ingin mempercepat pengurusan berkas kenaikan pangkatnya. “Tolong jangan sebut nama saya. Tapi saya dengar langsung ada guru yang mengaku menyetor Rp 3,5 juta ke (oknum) BKD supaya berkasnya cepat selesai,” kata seorang guru di Koltim, akhir pekan lalu.

Pria tersebut mengaku sudah lama mendengar adanya pungutan tersebut. Namun karena dirinya tidak memiliki uang sebesar itu, dia pun mengajukan berkas kenaikan pangkat melalui jalur normal, tanpa uang pelicin.

Hanya saja, kata dia, jika melalui jalur normal, penyelesaian berkas bisa memakan waktu lama. Berbeda jika ada uang setoran, pemberkasan bisa berlangsung singkat.

“Saya tahu setelah ada teman guru di sekolah kami yang mengurus SK kenaikan pangkatnya, sudah terbit di bulan kemarin. Padahal yang mengurus lebih awal itu saya, dia baru mengurus belakangan. Tapi justru dia sudah selesai. Saya belum,” tuturnya,

Karena penasaran, dia pun bertanya bagaimana caranya supaya berkasnya bisa selesai cepat. “Dia bilang setor saja uang Rp 3,5 juta pada salah seorang pegawai di BKD Koltim. Sisa terima beres,” katanya menirukan ucapan seprofesinya.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikmudora), I Nyoman Abdi mengakui isu tersebut sudah lama berembus di kalangan guru. “Sebenarnya saya juga pernah mendengar, ada pungutan pada proses pengurusan kenaikan pangkat. Tapi, saya tidak tahu siapa oknum di BKD yang berani melakukan itu,” bebernya.

Padahal, seharusnya tidak ada pungutan pada pengurusan SK kenaikan pangkat. Sebab, pemerintah kabupaten sudah menyediakan anggaran bagi tim Penilaian Angka Kredit (PAK). “Jadi pada prinsipnya, dalam pengurusan SK kenaikan pangkat, utamanya pada jabatan fungsional guru, itu tidak ada pungutan dana apapun. Karena, penilaian angka kredit yang sudah dibentuk oleh bupati, telah dikompensasi,” paparnya.

Dia pun memastikan pungutan tersebut tidak masuk ke kas daerah alias ilegal. “Itu masuk ke kantong pribadi,” kuncinya.

Yang jelas, tambah dia, kepala dinas pendidikan sudah mewanti-wanti mereka agar jangan berani memungut biaya apapun dalam pengurusan SK kenaikan pangkat. “Karena kami merupakan staf pemerintah, sehingga kami tidak berani melakukan gerakan tambahan yang sifatnya melawan kebijakan,” katanya.

Sementara itu Kepala BKD Murtini Balaka membenarkan ada dana yang dipungut dari guru yang memproses pengurusan SK kenaikan pangkat. Namun dia menegaskan dana itu diberikan kepada tim penilai.

“Iya. Memang ada pungutan. Tapi itu untuk tim penilai. Saya juga belum tahu jelas apakah tim penilai dari Kota Kendari, atau tim penilai dari provinsi Sultra. Kalau mau tahu jelas, silahkan ketemu tim penilainya langsung apakah di kota atau di provinsi,” kata Murtini.

Namun Murtini enggan menjelaskan lebih lanjut karena saat dihubungi, dia sedang melakukan umrah. (k3/b/aha)

Berita Kota Kendari

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top