DKPP Copot Ketua Panwaslu Buton – FAJAR Sultra
News

DKPP Copot Ketua Panwaslu Buton

KENDARI – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengeluarkan keputusan terkait dugaan pelangggaran kode etik yang dilakukan KPU dan Panwaslu Buton, Rabu (25/1). Dalam keputusan tersebut, dua komisioner Panwaslu Buton masing-masing La Saluru (Ketua Panwaslu) dan Mansur Maora dikenakan sanksi peringatan keras. Sementara satu anggota Panwaslu Buton Darwin direhabilitasi nama baiknya karena tidak terbukti melanggar kode etik.

Selain peringatan keras, La Saluru juga dicopot sebagai Ketua Panwaslu Buton. La Saluru dan Mansur Maora dikenakan sanksi oleh DKPP karena tidak berada di tempat saat pasangan H Hamin-Farid Bachmid mendaftar ke KPU Buton 29 September 2016.

Pada waktu itu, kedua komisioner Panwaslu Buton menghadiri undangan pemerintah daerah Buton untuk berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan Bawaslu RI pada 26 September 2016. Meski sudah berkonsultasi, namun keduanya tidak sempat pulang untuk menghadiri pendaftaran pasangan H Hamin-Farid Bachmid.

H Hamin-Farid Bachmid sendiri sudah ditolak pendaftarannya oleh KPU Buton karena dianggap tidak memenuhi persyaratan dukungan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Menanggapi putusan DKPP, La Saluru mengaku menerimanya. Memang kata dia sebagai Panwaslu harus bisa mementingkan pengawasan dalam pelaksanaan proses pilkada.

“Makanya kami juga harus menerima (putusan) DKPP,”katanya saat ditemui di Kantor Bawaslu Sultra.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Sultra Munsir Salam sudah mendengar putusan yang dikeluarkan DKPP. Pihaknya berjanji akan segera menindaklanjuti keputusan tersebut.

Selain mengeluarkan keputusan untuk Panwaslu, DKPP juga mengeluarkan keputusan untuk merehabilitasi nama baik lima komisioner KPU Buton karena dianggap tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Lima komisioner KPU Buton sebelumnya diadukan tim H Hamin-Farid Bachmid karena meninggalkan kantor sebelum pendaftaran pasangan calon ditutup pada 29 September 2016.

Namun lima komisioner sudah menyampaikan ke majelis etik bahwa keputusan mereka meninggalkan kantor bukan disengaja tetapi karena kondisi keamanan yang sudah tidak kondusif. DKPP pun akhirnya memutuskan lima komisioner KPU Buton tidak bersalah dan merehabilitasi nama baik mereka. (hrs)

Rakyat Sultra

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top