Mendagri Turunkan Tim Identifikasi Kelanjutan Pilkada Buton – FAJAR Sultra
News

Mendagri Turunkan Tim Identifikasi Kelanjutan Pilkada Buton

Mendagri Tjahyo Kumolo

KENDARIPOS.CO.ID,KENDARI—Pascapenahanan Samsu Umar Abdul Samiun oleh penyidik KPK, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menurunkan tim ke Buton untuk mengidentifikasi kelanjutan pelaksanaan Pilkada di daerah tersebut. Tim itu rencananya akan ke Buton, Selasa (31/1) hari ini. Mereka akan melakukan koordinasi dengan KPU untuk membahas persoalan tersebut, sebab di Buton hanya ada pasangan tunggal.

Tjahjo Kumolo mengatakan, status Samsu Umar Abdul Samiun sebagai calon tunggal Bupati Buton belum dicoret sekalipun telah ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bila dilakukan pencoretan akan mengganggu jalannya Pilkada Buton. Karena masih ada pasangannya, sehingga pencalonan Umar Samiun tidak serta merta dicabut. “KPU sudah pasti punya aturannya,” ujar Tjahjo Kumolo saat ditemui di Kementerian Dalam Negeri, Senin (30/1).

Masyarakat, kata dia, sudah semakin dewasa dan tahu soal pilihan pemimpin yang tepat. Ia mengatakan pihaknya belum berani merumuskan bagaimana soal pencalonan pasangan calon tunggal kalau salah satunya berurusan dengan hukum dan ditahan. Kalau status hanya sebatas tersangka dan terdakwa, kata dia harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Tapi kalau Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan ditahan, pihaknya tidak ingin ada orang yang ditahan lantas dilantik seperti zaman dulu. “Kan ada itu kejadian dulu. Kami tidak ingin itu terulang. Sudah di Lembaga Pemasyarakatan, dilantik. Kan tidak enak,” katanya.

Mendagri mengaku kurang elok bila melantik seseorang yang sedang menjalani hukuman penjara. Tapi sepanjang bagi tersangka dan terdakwa tidak OTT dan tidak ditahan, maka tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah sambil menunggu keputusan hukum tetap. Yang pasti status pencalonan Umar Samiun tidak akan dicoret. Katanya, persoalan calon tunggal sempat diperdebatkan hanya Mahkamah Konstitusi membolehkannya. “Sekarang ini calon tunggal jumlahnya meningkat. Mudah-mudahan yang lain tidak terjadi hal yang sama,” katanya.

Ia menghimbau bahwa persoalan di Buton bisa menjadi pembelajaran semua pihak. Kemendagri sedang koordinasi dengan KPU untuk mencari solusinya, sehingga tidak menimbulkan riak-riak yang tidak diinginkan. Mendagri juga akan mengumpulkan seluruh KPUD untuk mencari solusi persoalan Pilkada. “Bagaimana cari solusinya. Yah, jelas kembali lagi kepada masyarakat,” ujar dia.

Soal bagaimana status Umar Samiun yang akan aktif kembali, ia mengatakan tim masih turun lapangan. Sekarang belum bisa diputuskan. Ia membantah bila penegakan hukum terhadap kandidat yang ikut Pilkada sebagai bentuk dikriminalisasi. Sebab ini adalah bentuk pemberitahuan kepada masyarakat terkait sosok calon pemimpinya. Masyarakat juga tahu bahwa yang dipilih bermasalah. Tidak ada penanganan hukum yang harus menunda hingga Pilkada selesai. Apalagi menyangkut masalah korupsi atau operasi tangkap tangan.

“Diskresi penegak hukum kalau harus ditangkap ya ditangkap. Ditahan ya harus ditahan dan proses ya harus diproses. Jadi jangan disebut kriminalisasi, karena semua fair dan adanya aspirasi masyarakat. Penegak hukum tidak serta merta melakukan penahanan, kalau tidak ada dasarnya,” paparnya. (dan)

Kendari Pos

loading...
Click to comment

Most Popular

To Top