KOMPENSASI LAHAN PERTAMBANGAN Saling Klaim Antarkelompok Mengemuka – FAJAR Sultra
News

KOMPENSASI LAHAN PERTAMBANGAN Saling Klaim Antarkelompok Mengemuka

MARWAN TOASA/BERITA KOTA KENDARI
BERLANGSUNG ALOT. Pemerintah kecamatan dan perusahaan tambang, PT Visi Debtindo saat menggelar pertemuan dengan masyarakat pemilik lahan, untuk membahas alokasi dana kompensasi lahan, di Kantor Lurah Palangga, Kecamatan Palangga, Kamis (2/2).

ANDOOLO, BKK– Pertemuan antara pihak PT Visi Debtindo dengan masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Kecamatan Pallangga serta aparat hukum setempat, di Kantor Lurah Pallangga, Kamis (2/2), sempat berjalan alot. Pasalnya, kelompok-kelompok pemilik lahan saling klaim batas kepemilikan.

Situasi ini diperparah dengan adanya pemilik lahan yang berjumlah 65 orang, yang ternyata menjalani proses hukum terkait sengketa lahan. Camat Palangga, Jalil S Sos M Kes yang memimpin pertemuan itu menjelaskan, karena masalah hukum itu, ke-65 orang yang terdaftar sebagai pemilik lahan berdasarkan hasil verifikasi PT Visi Debtindo pada tahun 2013 itu, belum bisa diakomodir pemerintah kecamatan.

“Kalau kita mengakomodir 65 orang ini, sama saja kita melangkahi aturan hukum. Kita tunggu saja keputusan hukum yang inkra, baru kita bicarakan kembali lagi. Yang jelas, pemerintah kecamatan berkewajiban untuk mengakomodir apapun hasil dari keputusan hukum itu,” terangnya Jalil.

Di tengah pertemuan tersebut, masing-masing kelompok yang berasal dari dua desa, yakni Desa Kiaea dan Desa Watumerembe saling klaim atas lahan yang diolah PT Visi Debtindo. Olehnya itu, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, camat pun mengambil keputusan dengan mengakomodir dua kelompok tersebut. Masing-masing Desa Kiaea 16 kelompok, dan Desa Watumerembe 19 kelompok.

“Dua kelompok ini tidak bisa diacuhkan karena masing-masing mempunyai bukti fisik. Jadi harus juga diakomodir untuk menghindari bentrok antara kelompok,” terangnya

Sementara itu, Samsuddin SH yang bertindak sebagai kuasa hukum pemilik lahan sah yang berjumlah 65 orang sesuai hasil verifikasi PT Visi Debtindo, meminta pihak pemerintah kecamatan untuk meninjau ulang kelompok-kelompok yang berhak mendapatkan dana konpensasi itu. Sebab, 19 kelompok yang berasal dari Desa Watumerembe tidak masuk dalam verifikasi PT Visi Debtindo pada 2013 lalu.

“Alangkah naifnya jika kelompok yang tidak masuk dalam areal 41 hektar yang diolah PT Visi Debtindo, mendapatkan konpensasi. Sementara orang yang betul-betul lahannya masuk di areal pengolahan, tidak dapat,” tuturnya.

Samsuddin juga menyayangkan sikap pemerintah kecamatan yang hanya mengakui dua kelompok saja. Sementara pemilik lahan berdasarkan hasil verifikasi belum diakui.

“Kalau 16 kelompok dari Desa Kiaea itu, saya akui karena sebagian dari 65 orang telah bergabung di kelompok itu. Tapi kelompok 19 Watumerembe itu dari mana,” tanya Samsuddin.

Sementara itu, Humas PT Visi Debtindo, Muhammad Rizal Polingai menyerahkan sepenuhnya kepada pihak pemerintah kecamatan untuk menyelesaiakan persoalan tersebut.

“Kami tinggal tunggu hasil dari pemerintah kecamatan. Yang mana diakomodir, itu yang akan kita bayarkan,” terangnya. (k8/aha)

Berita Kota Kendari

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top