RPJMD dan RPJM Desa Harus Bersinergi – Fajar Sultra
News

RPJMD dan RPJM Desa Harus Bersinergi

ANDOOLO, BKK- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) menekankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa harus bersinergi. Itu agar kegiatan pembangunan pedesaan tidak saling tumpang tindih dengan kegiatan Pemkab.

Untuk mencapai sinergitas itu, DPMD Konsel, camat serta kepala desa melakukan pemantapan serta menyiapkan regulasi pengalokasian dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) serta Dana Desa tahun 2017.

Kepala DPMP Konsel, I Putu Dharta mengatakan, kegiatan ini bermaksud agar dalam pengelolaan dan penyaluran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, satu persepsi dan satu payung hukumnya. Sehingga ke depan tidak ada persoalan yang timbul dari kebijakan tersebut.

“Dan ini harus konsisten,” terangnya usai mengikuti rapat pemantapan regulasi pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di kantornya, Kamis (2/2).

Kadis DPMD menjelaskan, tujuan rapat pemantapan itu, tidak untuk mengarahkan desa. Tapi bagaimana mensinergikan antara pembangunan desa, kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat agar saling melengkapi.

“Ini juga dijamin dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Pembanguan Nasional, serta Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa,” imbuhnya.

Dia menuturkan, bahwa RKPD Desa yang disusun harus mengacu pada program kegiatan Pemda, Pemprov dan Pemerintah Pusat. Bahkan lebih jauh lagi, RKPD itu disusun harus mengacu kepada aspirasi yang dihimpun DPRD Konsel.

Olehnya itu, lanjut dia, DPMD terus melakukan penggalangan untuk memperkuat dukungan semua stakholder, dan ke depannya bisa memahami dan mengerti apa yang disusun.

“Jadi nanti tidak ada lagi misskomunikasi antara stakeholder yang satu dengan yang lain. Itu juga salah satu tujuan pertemuannya untuk menyatukan semua stakeholder yang terlibat,” jelasnya.

Mantan Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Konsel itu menambahkan, regulasi juga telah dibahas bersama dengan bupati, wakil bupati, tenaga ahli, pendamping desa, kepala desa, camat, PMD dan Bappeda.

“Pada intinya ini semua harus disinergikan pada semua stakeholder, karena ini sangat penting, dan juga telah terangkum dalam Peraturan Bupati,” katanya.

Pada dasarnya, Perbup setiap tahun harus diperbaiki, dibandingkan dengan Perbup sebelumnya. Perbup tahun ini mengacu pada skala prioritas dan mengacu pula pada Peraturan Kementerian Desa (Permendes) Nomor 22 Tahun 2016 tentang skala prioritas penggunaan dana desa tahun 2017.

“Perbup Konsel Tahun 2017 memuat sedikitnya ada empat poin prioritas. Yang pertama tentang Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Pengadaan Barang dan Jasa serta Tata Kelola Keuangan Desa,” jelasnya.

Untuk skala prioritas penggunaan dana desa tahun 2017, lanjut dia, banyak program yang ditawarkan, mulai dari bidang pemerintahan, infrastruktur serta pembinaan masyarakat. “Inilah yang harus diatur pola-polanya secara tegas. Jangan sampai terkesan multitafsir,” terangnya.

Dia menambahkan, ketika nanti ada desa yang dalam menyusunan RKPDnya tidak sinergi dengan RPJMD kabupaten, maka itu dikategorikan sebagai pelanggaran etika. Karena itu, dalam penyusunan RKPDS Desa harus mengacu pada program dan kegiatan, bukan hanya kabupaten, tapi program dan kegiatan provinsi dan pemerintah pusat.

“Ini harus diingatkan berulang-ulang agar supaya pembangunan tidak terputus-putus, mulai dari perencanaannya, dan kemudian harus sesuai dengan sasaran kabupaten. Desa kan tidak bisa terpisahkan dengan kabupaten. Bagaimana mau mewujudkan visi Konsel, Desa Maju Konsel Hebat kalau pembangunan di kabupaten begini, terus pembangunan di desa ke kanan dan ke kiri. Kalau itu terjadi visi Konsel tersebut tidak mungkin tercapai,” kuncinya. (cr13)

Berita Kota Kendari

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top