Anggota Dewan, PNS dan TNI Bisa Jadi Kades – Fajar Sultra
News

Anggota Dewan, PNS dan TNI Bisa Jadi Kades

BURANGA, BKK – Bulan Maret mendatang, Kabupaten Buton Utara (Butur) bakal dihelat pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak. Sesuai dengan peraturan Bupati Butur Nomor 2 Tahun 2017 tentang pedoman pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa, diberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat setempat untuk mencalonkan diri, salah satunya anggota DPRD.

Bukan hanya itu, Bupati Butur juga memberikan kesempatan bagi pegawai negeri sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) untuk bertarung di Pilkades tersebut dengan salah satu syarat harus betul-betul berdomisili di Butur.

Pemberian kesempatan seluas-luasnya bagi PNS, TNI maupun anggota dewan untuk bertarung di pilkades nanti tertuang pada Perbub itu pasal Pasal 29 huruf yang mengatur bagi Pegawai Negeri Sipil harus melampirkan surat izin dari pejabat pembina kepegawaian.

Kemudian Pasal 32 huruf (j) yang mengatur bagi anggota TNI atau POLRI dan BUMN atau BUMD harus melampirkan dari pejabat berwenang, dan bagi anggota DPRD yang akan mencalonkan diri sebagai calon kepala desa, yang bersangkutan mengajukan cuti sejak ditetapkan sebagai sampai dengan penetapan calon terpilih.

Selanjutnya pada Pasal 31 juga menekankan bagi setiap orang yang berminat menjadi Bakal Calon, mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai Rp 6.000 (enam ribu rupiah) yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan melampirkan persyaratan adiministratif.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Butur Syafri mengatakan apabila hasil penjaringan, terdapat Bakal Calon yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 32, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan secara tertulis kepada Bakal Calon bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat dan dituangkan dalam Berita Acara.”Kalau tidak ada berkas admnistrasi yang seperti tertuang pada pasal 29, makan panitia akan dibatalkan karena tidak memenuhi syarat,” katanya, kemarin di Ereke.

Selanjutnya, tambah mantan Camat Kulisusu ini mengungkapkan pasal 39 ayat (1) menjelaskan bahwa apabila hasil Penjaringan ternyata kurang dari 2 Bakal Calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 32, maka tahapan pencalonan tidak dapat dilanjutkan.

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 40 ayat (1) dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 32 lebih dari 5 orang, panitia pemilihan mengajukan permohonan seleksi akademis kepada Tim Fasilitasi.

“Peraturan ini nantinya akan disosialisasikan oleh DPMD dan persyaratan dapat diakses di desa masing-masing bagi yang ingin mengikuti pencalonan kepala desa,”pungkasnya.(cr10/lex)

Berita Kota Kendari

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top