Kuota Sertifikat Tanah Gratis Bertambah, Simak Nih… – FAJAR Sultra
News

Kuota Sertifikat Tanah Gratis Bertambah, Simak Nih…

KENDARIPOS.CO.ID KENDARI- Kabar gembira bagi warga yang lahannya belum tersertifikat. Tahun ini, kuota Program Nasional (Prona) pelayanan sertifikat tanah gratis untuk Sultra mengalami peningkatan 75 persen dibanding 2016 lalu. Bila tahun lalu, Sultra hanya kebagian 15 ribu bidang tanah yang akan dilegalkan, maka tahun ini, program Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengalami penambahan sebanyak 10 ribu menjadi 25 ribu bidang tanah.

Hampir sebagian besar kabupaten/kota mengalami peningkatan, kecuali Kendari. Tahun ini, kuota Kota Kendari tidak berubah atau tetap untuk 500 bidang tanah. Pasalnya, ruang atau lahan di Kota Kendari yang belum disertifikasi sudah sangat kecil. Sementara daerah yang mengalami peningkatan terbesar yaitu Konawe Selatan. Kenaikan kuota layanan Prona dan sertifikasi tanah gratis di Sultra merupakan respon daerah terhadap program reformasi agraria.

“Kuota prona Sultra tahun ini naik menjadi 25 ribu bidang. Jika dibanding kuota tahun lalu yang hanya 15 ribu bidang, ini artinya ada penambahan 10 ribu,” ulang La Ode Asrafil, Kabid Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kanwil BPN Sultra saat ditemui, Selasa (7/2). Untuk Daerah Otonomo Baru (DOB) kata Humas BPN Sultra ini, pihaknya belum memberikan kuota prona tersendiri. Hingga kini, kuotanya masih melekat di kabupaten induk.

Hal ini disebabkan BPN pada daerah tersebut belum memiliki kantor cabang. Untuk pengurusan lahan, BPN masih mengandalkan kantor perwakilan. Makanya, kuotanya belum dipisah. Kendati demikian, pihaknya tetap berupaya melakukan penyertifikatan lahan sesuai dengan kebutuhan. “Kami tidak memberlakukan kuota khusus bagi DOB. Namun hal itu tetap menjadi perhatian BPN. Apalagi masih banyak lahan di DOB yang belum tersertifikasi dengan baik. Makanya, kami tetap mengoptimalkan pelayanan sesuai permintaan. Apalagi dalam proses pensertifikatan lahan ini, kami tidak menghitung luas lahan tapi perbidang. Meskipun lahannya luas, tetap terhitung satu bidang,” jelas mantan Kepala BPN Raha ini.

Namun untuk mengukur luasan lahan, mantan kepala BPN Bombana itu menjelaskan, kewenangannya berbeda. Untuk lahan yang luasnya dibawah 5 hektar, proses pensertifikatan menjadi domiannya BPN kabupaten/kota. Bila di atas 5 hektar menjadi kewenangan Kanwil BPN Sultra. Begitupun jika di atas ratusan hektar, sudah menjadi domain pemerintah pusat. Namun khusus untuk Prona, luasan lahan yang disertifikasi relatif kecil.

Ia menambahkan, pelayanan gratis untuk program Prona, mulai dari pengukuran tanah, sosialisasi, SK Hak hingga sertifikasi. Saat ini, proses pensertifikatan lahan melalui prona sudah dimulai. Di beberapa daerah, tim dari BPN telah melakukan pengukuran. Ia mengimbau kepada pemerintah desa dan kecamatan agar tidak membebani masyarakat dengan biaya-biaya yang dapat memberatkan. Apalagi seluruh biaya teknis pengurusan Prona sudah ditanggung oleh BPN. (b/mal)

Kendari Pos

loading...
Click to comment

Most Popular

To Top