Dualisme Direktur Bikin Pusing Mahasiswa Akper – FAJAR Sultra
News

Dualisme Direktur Bikin Pusing Mahasiswa Akper

RAHA – Lahirnya Surat Keputusan Bupati Muna No.56 tahun 2017 tentang komposisi kepengurusan pengelola Akademi Keperawatan (Akper) Muna yang baru, nasib 240 mahasiswa terkatung-katung. Dualisme kepemimpinan, sama-sama belum mendapat pengakuan dan legalitas resmi dari Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti).

Para mahasiswa kini dihadapkan pada dua pilihan. Apakah harus mengikuti kepengurusan lama dengan Direktur Akper, Shanty, atau mengikuti kepengurusan baru dengan Direktur La Ode Ondo?. Gejolak ini benar-benar membingungkan mahasiswa dan orang tua mahasiswa yang kuliah di kampus tersebut.

Pada acara pertemuan antara mahasiswa, orang tua (Ortu) mahasiswa dengan pengurus Akper yang baru di Kampus Akper, Rabu (8/2), salah seorang perwakilan mahasiswa memprotes ulah yang dipertontonkan oleh kedua pengurus Akper ini.

“Kenapa ada konflik internal pengurus, kami mahasiswa yang dikorbankan? Ada juga pengalihan status Akper Pemkab Muna menjadi Akper Muna yang bernaung dibawah Yayasan Sowite. Direktur Akper, ibu Shanty, tidak perlu ada paripurna DPRD Muna untuk menyerahkan Akper ke Yayasan Sowite, tapi menurut pengurus yang baru, harus ada paripurna. Kedua argumen ini masuk akal, tapi kami tidak tahu mana yang benar?, kenapa kami harus digiring untuk memilih salah satu kepengurusan?, yang kami tahu hanya kuliah di Akper. Bagaimana dengan legalitas ijazah kami nantinya kalau kami mengikuti salah satu kepengurusan yang ada? Kalau ikut pengurus lama, maka kami diintimidasi tidak bisa praktik di Rumah Sakit, demikian juga kalau kita mengikuti pengurus baru, nilai kami tidak ada, karena mereka memegang data. Terus terang kami bingung,” protes mahasiswa.

Protes senada juga dilontarkan oleh orang tua mahasiswa, Hendra. “Ini masalah internal pengurus, jangan korbankan mahasiswa. Sebelum mengundang kami, mestinya ada jalur koordinasi dan komunikasi dulu antara pengurus lama dan pengurus baru untuk menyelesaikan persoalan ini. Apa sebenarnya masalah yang terjadi di Akper sampai lahir pengurus baru ini? Kalau kami mendengar argumen dari masing-masing pengurus, semuanya masuk akal. Kasian orang tua mahasiswa, sudah mengeluarkan banyak uang untuk kuliahkan anaknya di Akper, bahkan ada yang harus mengutang di Bank. Itu harus dipikirkan oleh pengurus,”ucapnya.

Bahkan ada juga wali mahasiswa yang sudah mulai meragukan eksistensi Akper Muna. “Jangan sampai Akper Muna ini bubar, bagaimana dengan nasib anak-anak kami yang masih tingkat satu dan sudah ada yang mau selesai ?.

Mengenai kekhawatiran Akper ini bisa bubar, salah seorang pengurus Akper menjelaskan bahwa Akper Pemkab Muna ini bisa bubar manakala pengurus tidak mampu menuntaskan urusan pendirian Yayasan hingga tanggal 31 Mei mendatang. “Mahasiswa yang sedang menjalankan studi di Akper tidak usah khawatir, karena kami jamin, anda akan selesai tepat waktu. Begitu pula dengan pelaksanaan PKL, akan berjalan sesuai dengan jadwal dalam kalender akademik. Kalau kami tidak bisa menuntaskan persoalan ini sampai 31 Mei mendatang, maka Akper Pemkab Muna ini tidak bisa lagi menerima mahasiswa baru,” tegasnya.

Sementara itu Direktur Akper Pemkab Muna, La Ode Ondo menegaskan bahwa tidak ada dualisme kepemimpinan di Akper Pemkab Muna. Yang ada kata dia, pengurus lama yang coba menggiring mahasiswa seolah-olah telah terjadi dualisme kepemimpinan. “Kami datang ke Akper Pemkab Muna dengan membawa mandat dari Bupati Muna,” tegas La Ode Ondo.

Sementara itu, pembina Akper Pemkab Muna, Rayatimu menegaskan bahwa tindakan pengurus lama yang merger ke Yayasan Sowite, tidak sesuai dengan mekanisme. Ia menjelaskan, Akper Pemkab Muna merupakan aset Pemkab Muna yang berdiri dalam bentuk UPTD. “Tidak semudah itu merger, tidak cukup dengan SK Pj Bupati Muna, tapi harus ada pengalihan aset yang disetujui oleh DPRD, karena pendirian Akper ini menggunakan dana APBD,” ucapnya.

Ia menegaskan bahwa Akper Pemkab Muna masih bernaung di bawah Pemkab Muna sampai 31 Mei mendatang. Saat ini kata dia, pengurus baru sedang dalam tahap menuju untuk pembentukan Yayasan, karena setelah 31 Mei, tidak boleh lagi Pemkab menaungi perguruan tinggi. “Inilah yang kita kejar,” ucapnya.

Bukan hanya pengurus baru yang menyelenggarakan pertemuan, pengurus lama di bawah komando Shanty juga menggelar pertemuan dengan mahasiswa dan ortu mahasiswa di Kampus Akbid Paramata, Selasa (7/3). Dalam pertemuan tersebut, Shanty menegaskan bahwa per 31 Desember 2016, Akper Pemkab Muna telah berubah menjadi Akper Muna dan telah resmi merger di bawah Yayasan Sowite bersama Akbid Paramata.

Saat ini kata Shanty, Akper Muna sudah memegang rekomendasi dari Kopertis wilayah IX sebagai syarat mengajukan izin operasional dari Dikti. “Sekarang terserah mahasiswa. Kami berpegang pada rekomendasi Kopertis. Pengalihan status dari Pemda ke swasta tinggal selangkah lagi, kami sementara melakukan penataan kelembagaan sebagaimana rekomendasi Kopertis,” katanya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Sowite, La Ode Muhlisi, membenarkan informasi mergernya Akper Muna ke Yayasan Sowite. Ia menjelaskan, Akper Muna diberi kesempatan selama dua tahun, sejak 2014 untuk mencari perguruan tinggi sebagai tempat untuk merger.

“2014 sampai 2016 perguruan tinggi di bawah naungan Pemda diberi kesempatan untuk merger. Melihat kondisi jumlah mahasiswa dan ruang kelas yang tersedia, kami menerima Akper Muna untuk merger ke Yayasan Sowite. Sebelum menerima Akper ini, saya dipanggil dulu di Kementrian Ristek untuk melihat kelayakannya. Setelah diselidiki, mereka mengizinkan Akper ini untuk merger ke Yayasan Soliwunto. Kesempatan untuk merger itu sudah tertutup sejak 31 Desember 2016,” kata Muhlisi. Saat ini kata dia, pihak Akper Muna dan Yayasan Soliwunto, sisa menunggu izin operasional dari Dikti untuk membuka penerimaan mahasiswa baru tahun 2017. (sra/aji)

Rakyat Sultra

loading...
Click to comment

Most Popular

To Top