DPRD Mubar Konsultasi PKH di Kemensos – Fajar Sultra
News

DPRD Mubar Konsultasi PKH di Kemensos

Rombongan DPRD Mubar saat melakukan rapat konsultas dengan pejabat Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kemensos.

JAKARTA, BKK – Untuk memaksimalkan pengawasan dalam pelaksanaan program keluarga harapan (PKH), DPRD Muna Barat (Mubar) melakukan konsultasi di Kementrian Sosial (Kemensos) di Jakarta, Kamis (23/2).

Rombongan DPRD Mubar yang melakukan konsultasi dipimpin langsung Ketua DPRD, La Ode Koso, didampingi Ketua Komisi C, La Insafu, Wakil Ketua Zahrir Baitul, Sekeretaris La Kudja, dan anggota diantaranya Salim Satri, Haji Akbar dan La Rifu Rinamu. Mereka ikut didampingi Kadis Sosial Mubar.

Wakil Ketua Komisi C, Zahrir Baitul melalui telepon selulernya usai rapat konsultasi melaporkan, mereka diterima pejabat Kemensos pada Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, diantaranya Kabag Umum,.Zainal mewakili Sesditjen linjamsos, didampingi Kabag Organisasi, Hukum dan Humas, Rahmatian SH MSI, serta sejumlah pejabat eselon tiga lainya.

“Tadinya kami mau diterima Dirjen, tapi tiba-tiba Dirjen mendampingi Mensos dalam kegiatan launching program e-warung neet oleh Preseden Jokowi di Bogor,” kata Zahrir.

Menurut Zahrir, pada kesempatan itu rombongan DPRD Mubar meminta Kemensos agar terus meningkatkan alokasi anggaran PKH di Mubar.

Menanggapi permintaan DPRD ini, pejabat Kemensos menyatakan siap memperjuangkan namun harus disertai dengan dukungan data-data dari Pemkab Mubar.

Zahrir menyebutkan, di Mubar pada tahun 2015 anggota PKH berjumlah 1.641 keluarga sangat miskin (KSM). Lalu pada tahun 2016 mendapat tambahan jumlah peserta sebanyak 347 kelompok penerima manfaat (KPM) yang tersebar di tiga Kecamatan yaitu Wadaga, Tikep dan Tiworo Utara.

“Untuk tahun 2017 masih dalam proses validasi oleh tenaga pendamping PKH,” kata Zahrir yang juga Ketua FPAN DPRD Mubar.

Dijelaskan, sesuai Keputusan Dirjend Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 12/ LJS/ 09/ 2016 tentang Pedoman Umum Program Keluarga Harapan, dalam mendukung program ini, pemerintah daerah wajib menganggarkan 5 persen dari total dana PHK yang turun di daerahnya melalui APBD.

Dana tersebut, katanya, sebaga sumber pembiayaan meningkatkan kinerja para tenaga pendamping di daerah.

“Sebaga komitmen awal dalam mendukung program ini, Pemda Mubar dalam APBD 2017 telah mengalokasikan anggaran pengadaan laptop bagi seluruh tenaga pendamping dalam APBD 2017 untuk mendukung suksesnya PKH di Mubar,” ujar Zahrir yang juga Ketua Presidium KAHMI Mubar.

Menurut Zahrir program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat di daerah, memberi perlindungan sosial bagi keluarga miskin (KM). Sebaga upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai bersyarat, dalam jangka pendek mengurangi beban pengeluaran. Dan dalam jangka panjang PKH diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi,’ jelasnya.

Dikatakan, DPRD sebagai lembaga representasi rakyat di daerah, memiliki kewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi program ini, agar efektif dalam mencapai tujuan jangkah pendek dan jangkah panjang. Dengan harapan tentunya para anggota kelompok penerima manfaat dalam jangkah waktu paling lambat 6 tahun dapat keluar dari fokus PKH.

“Dalam pertemuan itu kami nyatakan, DPRD Mubar menyatakan komitmennya untuk mendukung PKH di Mubar dalam hal pengalokasian anggaran di masa-masa yang akan datang. Apalagi program ini sejalan dengan visi misi bupati dan waki bupati terpilih,’ pungkas Zahrir.(p13/lex)

Berita Kota Kendari

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top