Kepala DKP Diduga Korupsi Bantuan Pengadaan Kapal – Fajar Sultra
News

Kepala DKP Diduga Korupsi Bantuan Pengadaan Kapal

KOLAKAPOS, Kendari–Puluhan Mahasiswa Universitas HaluOleo (UHO) yang tergabung dalam Front Pemuda Pemerhati Keadilan Sulawesi Tenggara (FPPK – Sultra) melakukan Demonstrasi di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Pasalnya, FPPK-Sultra menduga Kepala DKP, Askambul telah melakukan korupsi terkait pengadaan kapal tahun 2012 dengan kerugian mencapai miliaran rupiah.
Ketua FPPK-Sultra Dedi Walengke mengatakan, dirinya menduga ada indikasi korupsi yang dilakukan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yakni terkait pengadaan kapal tahun 2012 dengan kerugian miliaran rupiah. Selain itu, juga dengan pengadaan kapal lagi tahun anggaran 2013-2014 dengan pagu anggaran Rp19 Miliar.

Sebab, hingga saat ini bantuan yang dialokasikan belum ada terlihat fisiknya. “Anggaran tersebut berasal dari APBN Rp 12 M dan APBD Rp7 M. Anggran tersebut dialokasikan untuk pengadaan 12 unit kapal, namun sampai hari ini kapal tersebut belum ada fisiknya. Jadi dikemanakan uang sebanyak itu,” ujarnya kemarin.

Menurutnya, korupsi sudah menjadi hal biasa bagi seorang pejabat tinggi yang telah dipercayakan masyarakat sebagai perpanjangan tangan dan untuk menampung aspirasi. Namun banyak oknum pejabat yang merugikan masyarakat itu sendiri, salah satunya di Dinas Kelautan dan Perikanan.

“Bagaimana bisa mensejahterahkan masyarakat, jika dana yang diturunkan dari pemerintah pusat maupun daerah untuk masyarakat dikorupsi oleh Askambul (kepala DKP, red). Ini hanya mementingkan diri pribadi, tidak memikirkan rakyat, karena uang tersebut dikorupsi,” tegasnya.

Sementara itu Koordinator lapangan, FPPK-Sultra, Abdul Rajab mengatakan, DKP sudah menjadi lumbung kejahatan dalam melakukan korupsi. Ia menduga, jangan sampai anggaran tersebut telah diamankan oleh pimpian dan oknum-oknum yang ada di DKP. “Kami tidak tahu dikemanakan anggaran sebanyak itu,” ucapnya.

Untuk itu, ia akan melaporkannya kepada pihak yang berwajib, karena telah merugikan negara sebesar Rp19 Miliar. “Kasus ini tidak berhenti sampai di sini, kami akan melaporkannya di Polda Sultra, agar segera diproses. (p2/hen/b)

Kolaka Pos

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top