Di-PHK, Puluhan Karyawan Sawit Melapor ke Disnaker – FAJAR Sultra
News

Di-PHK, Puluhan Karyawan Sawit Melapor ke Disnaker

ARMIN/BERITA KOTA KENDARI
MENGADU. Karyawan PT DJL saat mengadukan nasib mereka yang di-PHK perusahaannya, di Kantor Disnakertrans Kolaka, Senin (3/4).

KOLAKA, BKK – Puluhan pekerja PT Damai Jaya Lestari (DJL) mendatangi Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kolaka, Senin (3/4). Mereka mengaku telah menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja secara sewenang-wenang.

Salah seorang karyawan PT DJL, Abdullah mengatakan, mereka menuntut kejelasan dari pihak perusahaan atas surat keputusan PHK yang mereka terima. Pasalnya, sebelum menerima PHK, mereka hanya diberitahukan akan dipindahkan ke perusahaan lainnya di Ambon.

“Namun dalam perjalanannya, tiba-tiba muncul surat PHK ini,” ungkapnya.

Dia menambahkan, perusahaan kelapa sawit milik DL Sitorus ini mem-PHK sebanyak 121 pekerja. Sebanyak 119 pekerja lapangan dinyatakan PHK sejak 11 Februari 2017. Sementara empat lainnya diberhentikan sejak 28 Februari 2017.

“Tapi kami terima (surat PHK) nanti 28 Februari. Secara hukum SK tersebut batal dengan sendirinya,” tegas Abdullah.

Para karyawan pun tidak terima di-PHK begitu saja. Mereka meminta agar dibayarkan santunan sebesar 15 persen selama masa kerja mereka. Jika tidak, perusahaan harus tetap mempekerjakan mereka.

Berdasarkan informasi awal yang diterima Abdullah dan rekan-rekannya, perusahaan tersebut melakukan efisiensi. Perusahaan juga hendak mengisi tenaga kerja di Ambon.

“Kalau kita ikuti aturan, seharusnya ada koordinasi antara pihak Depnaker asal dengan Depnaker tujuan. Tapi ini kan tidak ada. Kemudian SK yang kami terima tidak tercantumkan tugas kami di sana apa, yang tertulis hanya sesuai kebutuhan,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Kabid Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja, Disnakertrans Kolaka, Laode Rahmat mengatakan, perselisihan antara pihak perusahaan dengan karyawannya lebih mengarah kepada pemutasian karyawan PT DJL dari Kolaka ke Ambon, dengan alasan status mereka sebagai pekerja harian lepas.

“Pemindahan karyawan lepas atau kontrak dari daerah asal ke daerah lain, itu sah-sah saja. Selama memiliki izin dari dinas tenaga kerja yang terkait,” katanya.

Menurut Laode Rahmat, izin penempatan tenaga kerja Antar Kerja – Antar Daerah (AKAD) sangat diperlukan, sebab tidak ada jaminan para pekerja akan diterima di daerah tujuan. “Sepanjang memiliki izin, maka pemindahan pekerja itu tidak jadi masalah. Ini juga diperlukan karena dikhawatirkan akan ada konflik antar pekerja kita dengan pekerja lokal di sana,” kata Laoede Rahmat.

Sementara salah seorang direksi PT DJL yang ditemui saat aksi berlangsung, enggan berkomentar mengenai tuntutan karyawan. Alasannya, belum mendapat izin dari atasannya. (r3/aha)

Berita Kota Kendari

loading...
Click to comment

Most Popular

To Top