187 Guru Bisa Terima Gaji, 100 Masih Bermasalah Berkas Pengalihan – FAJAR Sultra
News

187 Guru Bisa Terima Gaji, 100 Masih Bermasalah Berkas Pengalihan

Hj Nur Endang Abbas

KENDARIPOS.CO.ID — Pengalihan tanggung jawab guru SMA ke provinsi masih menyisakan masalah. Terutama soal gaji, masih ada sekira 100 guru dari berbagai kabupaten di Sultra belum mendapatkan haknya. Problem ini sudah berlangsung sejak Januari lalu.

Sebenarnya, bulan lalu ada 287 guru mengalami masalah serupa. Hanya saja, Badan KepegawaianDaerah (BKD) Sultra sangat pro aktif, sehingga sudah banyak yang rampung berkas. Yang 100 orang tersisa juga sedang diurus kelengkapan berkas pengalihannya ke BKN regional Makassar.

Kepala BKD Sultra, Nur Endang Abbas mengatakan, guru yang sudah tuntas administrasi pengalihannya sudah bisa dibayarkan gajinya, Mei mendatang. “Sudah banyak yang menyelesaikan, meskipun kurang respon pemerintah daerahnya. Tapi guru bersangkutan sudah urus masing-masing dan sekarang sepertinya tinggal 100 orang,” ungkap Endang Abbas.

Endang menambahkan, guru juga tak perlu risau dengan gaji pokok yang sudah lewat. Jika daerah yang seharusnya masih membayar gaji tapi tidak ditunaikan, maka pemprov tetap akan membayarkan terhitung dari bulan pertama dia dialihkan sebagai PNS di provinsi. “Sebenarnya bisa dibayarkan dulu pemerintah kabupaten/kota, selama belum terbit Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)-nya. Tetapi kalaupun tidak, itu bisa kita hitung berlaku surut dan gaji pegawai tetap dibayarkan,” jelasnya.

Ketua Darmawanita Persatuan Sultra berjanji akan terus berupaya maksimal untuk menyelesaikan semua data-data guru tersebut. “Yang lain prosesnya juga masih berjalan dan kita upayakan juga cepat selesai,” katanya. Selain persoalan guru SMA, kini pemprov juga akan memproses pengalihan pegawai kehutanan yang juga telah dialihkan ke pemprov. Jumlahnya sebanyak 639 orang. Saat ini mereka sementara membuat pernyataan siap pindah untuk selanjutnya diteruskan ke BKN guna mendapatkan SK pengalihan. “Ini sudah menjadi kebijakan nasional. Soal penggajiannya juga sudah diatur oleh kementrian keuangan,” tukasnya. (b/ely)

Kendari Pos

loading...
Click to comment

Most Popular

To Top