Arsalim Salahkan Gubernur – Fajar Sultra
News

Arsalim Salahkan Gubernur

KENDARI – Wakil Bupati Konawe Selatan (Konsel) Arsalim menanggapi pernyataan Gubernur Sultra Nur Alam yang menyebutkan kalau dirinya masih menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Menurut Arsalim, masalah tersebut tidak perlu lagi dipersoalkan. Pasalnya, ketika ia dilantik menjadi wakil bupati, sudah ada keputusan Mahkamah Agung dan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. “Jadi, saya pikir tidak ada masalah,” akunya saat ditemui di Kendari, pekan lalu.

Arsalim mengaku, ketika bertarung dalam pilkada Konsel, ia sudah mengajukan pengunduran diri mulai dari Pemerintah Kabupaten Konsel hingga ke Gubernur Sultra Nur Alam.

Bahkan ia masih mengantongi bukti- bukti pengajuan pengunduran diri ke gubernur. Namun, Nur Alam enggan menandatangani usulan pengunduran dirinya sebagai PNS.

Dalam kesempatan itu, ia menegaskan tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri ke pemerintah pusat. “Saya juga tahu aturan. Kalau ada yang menyebutkan saya mengajukan pengunduran diri ke pemerintah pusat, itu fitnah. Pengunduran diri saya, diproses dari kabupaten ke provinsi. Lalu, kalau ada pertanyaan (kenapa) saya (masih PNS), siapa yang salah? Yang salah adalah orang yang berwenang menandatangani pemberhentian,” tegasnya.

Ia menegaskan, yang berwenang menandatangani usulan pemberhentiannya sebagai PNS adalah Gubernur Sultra Nur Alam. Namun hingga kini, mantan Ketua PAN Sultra itu sama sekali tidak pernah menandatangani pemberhentiannya sebagai aparatur sipil negara.

Meski usulan pemberhentiannya tidak diteken gubernur, namun Arsalim menganggap masalah tersebut sudah klir dan tidak perlu lagi dipersoalkan.

Arsalim mengaku tidak lagi menerima gaji PNS. Ia bahkan menegaskan sangat dirugikan akibat tidak keluarnya surat keputusan pemberhentian dirinya sebagai PNS. “Karena, hak-hak saya sebagai (mantan PNS) di Taspen sama sekali tidak diterima,” ungkapnya.

Harusnya kata dia, ketika usulan pemberhentiannya diajukan, gubernur mau menandatangani usulan tersebut. “Tidak bisa seorang gubernur menghalangi seseorang mundur dari PNS. Itu hak saya mundur sebagai PNS. Saya juga sudah pertanyakan di BKN (tentang usulan saya yang tidak diteken). Dan justru BKN mempertanyakan ke sini,” ungkapnya.

Arsalim mengaku, manakala dirinya masih dianggap sebagai PNS maka itu bukanlah kesalahannya. Pasalnya ia sudah mengajukan pengunduran diri dan gubernur sendiri yang enggan menandatangani pemberhentian tersebut.

Ia mengaku sempat bertemu dengan Nur Alam di Jakarta ketika sudah mengajukan pengunduran diri. “Waktu itu, gubernur bilang nanti diproses. Tapi sampai hari ini, surat pemberhentian saya sebagai PNS tidak diproses,” pungkasnya. (rs)

Rakyat Sultra

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top