DJPBN Sultra Canangkan Program KFR – Hacked by TryDee
News

DJPBN Sultra Canangkan Program KFR

KENDARI – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mencanangkan program kajian fiskal regional (KFR). Progam ini berfungsi sebagai pelengkap data pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, khususnya Sultra.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Perbendaharaan Provinsi Sultra, Ririn Qadariah mengungkapkan, kajian fiskal regional disusun dengan mengakomodasi petunjuk Teknis Penyusunan kajian fiskal regional serta berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Tujuan utama dari kajian ini katanya, memberikan gambaran kondisi perekonomian regional dan perkembangan kondisi fiskal di Sultra. Kemudian menambah pengetahuan khususnya tentang kebijakan fiskal serta optimalisasi fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN sesuai yang tertuang dalam PMK Nomor 169/PMK.01/2012.

Dia mengatakan, Kajian Fiskal Regional (KFR) adalah program yang disusun oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai pengelola fiskal di daerah yang berisi potret profil dan dinamika kondisi fiskal di wilayah masing-masing. KFR merupakan bukti dari pencapaian salah satu inisiatif strategis Ditjen Perbendaharaan.

“Jadi, kami memang ada kajian fiskal regional, di mana kita ingin memotret seberapa besar APBD di daerah. Kemudian dari situ nanti kita dapat melihat bahwa daerah itu sudah cukup mandiri atau tidak,” ujar Ririn ditemui usai Fokus Group Discussion di Hotel Same, Selasa (25/4).

Ririn menuturkan, salah satu bentuk tugas perwakilan perbendaharaan adalah menyusun program KFR di Sultra. Tugas penyusunan KFR sangat pas karena sekaligus sebagai pengelola data pagu dan realisasi APBN di tingkat propinsi khususnya di Sultra.

“Dengan program ini, kedepannya dapat mengembangkan proyeksi dana APBN yang lebih valid,” ucapnya.

Ririn berharap agar dapat memberikan analisis lebih detail dan memberikan rekomendasi-rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah provinsi khususnya dibidang pertumbuhan ekonomi. Kedepan, memenuhi harapan dari beberapa pemda kab/kota, sangat dimungkinkan untuk mengembangkan tugas penyusunan KFR tidak dibatasi sampai ke tingkat provinsi, namun bisa dikembangkan sampai ke tingkat daerah kabupaten/kota.

“Adapun indikator kajian fiskal regional itu, bagaimana melihat PDRB, PAD suatu daerah apakah ada perkembangan atau tidak kemudian dari indeks pembangunan kantor disuatu kabupaten dan kota,” tukasnya. (p9/b/aji)

Rakyat Sultra

loading...
Click to comment

Most Popular

To Top