Potongan Bantuan Siswa Miskin di Busel belum Dikembalikan – Fajar Sultra
News

Potongan Bantuan Siswa Miskin di Busel belum Dikembalikan

BATAUGA, BKK- Pengembalian dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang telah dipotong oleh sejumlah oknum kepala sekolah di Buton Selatan, sampai saat ini tidak jelas. Belum ada kepala sekolah yang bersedia mengembalikan dana yang sudah disunatnya dari hak siswa-siswa miskin itu.

Padahal, masalah pemotongan dana BSM ini sudah dikonfirmasi kebenarannya. Dan tiga bulan lalu, Penjabat Bupati Busel, Illah Ladamay sudah memperingati para kepala sekolah yang terlibat agar segera mengembalikan dana potongan itu agar diterima utuh oleh siswa yang berhak.

Adapun Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Busel, Safilin, mengaku tidak bisa memaksa kepala sekolah untuk mengembalikan dana bantuan itu. Dia menyerahkan sepenuhnya hal ini kepada Bupati Busel. Sebab menurut dia, dalam waktu dekat ini akan ada pertemuan antara sejumlah kepala sekolah yang terlibat pemotongan dana BSM itu dengan Bupati Busel.

“Nanti (dikembalikan). Mungkin setelah ada pertemuan Pj Bupati Busel bersama sejumlah kepala sekolah untuk menjelaskan alasan mereka melakukan pemotongan. Sebetulnya, sudah jauh hari saya siapkan pertemuan ini, hanya saja Pj Bupati masih berangkat (ada di luar daerah),” ungkapnya.

Salifin menjelaskan, pertemuan tersebut digelar untuk mendengar alasan pemotongan tersebut dari para kepala sekolah. Pasalnya, para Kepsek merasa tidak ada masalah dengan pemotongan BSM.

“Menurut seluruh kepala sekolah, potongan tersebut berdasarkan atas kesepakatan antara pihak penerima bersama pihak sekolah. Hanya saja kesepakatan itu tidak berbentuk tulisan,” tambahnya.

Ketika didesak kapan rencananya pertemuan itu akan digelar, mantan Kepala BKD itu belum dapat memastikan. Kata dia, pihaknya akan menunggu kesiapan Illah Ladamay.

“Insya Allah akan kita pastikan setelah Pj Bupati sudah pulang,” tandasnya.

Untuk diketahui, dalam pemberitaan sebelumnya, pemotongan dana BSM ini awalnya terjadi di SDN 3 Bosoa. Namun setelah beberapa kali dilakukan investigasi, rupanya hampir seluruh sekolah di Kabupaten Busel ini melakukan hal yang sama.

Koordinator Indonesian Timur Corruption Watch (ITCW) Jasmir L Laingting mengatakan, pemotongan BSM siswa bisa dipidanakan. Pelaku, katanya, bisa dijerat Undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin.

Utamanya Pasal 43 ayat 1 yang menyatakan setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin dipidana dengan pidana penjara penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta. Dijelaskan pada ayat 2 undang-undang tersebut menegaskan, lembaga yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin dipidana dengan denda paling banyak Rp 750 juta.

“BSM termasuk dalam kategori dana penanganan fakir miskin karena program itu diluncurkan untuk penanganan fakir miskin agar anaknya tidak sampai putus sekolah,” paparnya.

Jasmir meminta pemerintah baik pihak dinas terkait mau bupati selaku penentu kebijakan untuk menindak tegas bawahannya yang melakukan penyalahgunaan wewenang. “Bupati harus menindak tegas oknum pihak sekolah yang telah memotong hak-hak untuk siswa miskin,” tegasny

Sementara ketentuan pengelolaan dana BSM ini, meski untuk kebutuhan sekolah, dana tersebut tidak dapat disunat. Siswa miskin yang berhak harus menerima bantuan 100 persen tanpa potongan apapun. (p14/aha)

Berita Kota Kendari

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top