Parah ! Belum Diresmikan, Dermaga Lakara di Konsel Sudah Rusak – Fajar Sultra
News

Parah ! Belum Diresmikan, Dermaga Lakara di Konsel Sudah Rusak

Kondisi dermaga Lakara di Konawe Selatan yang sudah mulai rusak padahal belum difungsikan.

KENDARIPOS.CO.ID — Pasca dibangun sejak tahun 2014 lalu, infrastruktur Pelabuhan Lakara di Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) belum juga dimanfaatkan. Hingga kini status pelabuhan tersebut tak jelas karena belum ada ada peresmian dan penyerahan aset dari Kementerian Perhubungan pada pemerintah kabupaten (Pemkab) untuk dikelola. Ironisnya, dermaga yang telah menghabiskan dana APBN hingga miliaran rupiah tersebut justru dimanfaatkan sebagai pelabuhan bongkar muat tambang galian C oleh oknum tertentu.

Akibatnya, beberapa konstruksi mulai rusak. Mulai dari jalan lintas maupun sisi beton pelabuhan. “Pelabuhan ini sudah dijadikan sebagai lahan bisnis oleh oknum tak bertanggung jawab dan diduga ilegal. Masa kita mau pergi memancing, dilarang. Sementara itu dermaga rakyat bukan untuk tambang,” tuding Betsar, warga setempat, kemarin. Ia mengaku, pelabuhan tersebut dibangun sejak tahun 2014 silam secara bertahap atau multi years.

“Anggarannya tahap pertama pada 2014 sekitar Rp 25 miliar. Tahun 2015 mencapai Rp 38 miliar. Yang jelas sampai sekarang belum jelas statusnya karena tak pernah diresmikan kementerian sebagai pemilik anggaran. Pertanyaannya siapa yang memberikan izin pada pihak tambang untuk beraktivitas, tidak mungkin mereka bisa lancar begitu kalau tak ada yang bekingi,” sorot Betsar lagi.

Atas kondisi tersebut, Bupati Konsel, H. Surunuddin Dangga mengaku tak tahu menahu soal aktivitas bongkar muat yang ada di dermaga tersebut. Sebab menurut dia, hingga saat ini masih menjadi tanggungjawab Kementerian Perhubungan.”Belum diserahterimakan ke pihak Pemkab. Itu masih tahap pelaksanaan oleh pihak Perhubungan karena dananya dari APBN,” ungkapnya.

Jika kemudian aset tersebut disalahgunakan pihak tertentu, pihaknya pun tak punya wewenang untuk mengintervensi. “Lagi-lagi ini bukan wewenang kabupaten, karena belum jelas statusnya. Terkait ada yang menyalahgunakan itu urusan Kementerian Perhubungan,” kata Surunuddin. (b/kam)

Kendari Pos

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top