Muna dan Mubar Harus Duduk Satu Meja – FAJAR Sultra
News

Muna dan Mubar Harus Duduk Satu Meja

RAHA, BKK- Kepala Bagian Humas dan Protokoler Pemkab Muna, Amiruddin Ako mengakui tarik menarik Bandara Sugimanuru dan Pulau Indo antara Pemerintah Kabupaten Muna dan Pemkab Muna Barat harus diselesaikan dengan duduk bersama, dengan suasana yang tenang dan kepala dingin. Diharapkan Gubernur Sulawesi Tenggara, Dr Nur Alam bisa memfasilitasi kedua pemerintah kabupaten ini.

“Kami pikir jalan terbaik adalah Bupati Mubar dan Bupati Muna duduk satu meja dan difasilitasi oleh Gubernur,” kata Amiruddin di ruang kerjanya, Selasa (6/6).

Namun demikian, Amiruddin menegaskan bahwa Pemkab Mubar tidak boleh menekan Pemkab Muna agar menyerahkan dua aset tersebut. Untuk Bandara Sugimanuru, jelasnya, Pemkab Muna tidak punya legalitas untuk menyerahkanya kepada pemkab Mubar.

Dia merujuk pada UU No 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, di mana bandara berada di bawah otoritas Kementerian Perhubungan. “Bandara itu tidak bisa kita serahkan antar pemerintah daerah. Pemkab Muna tidak miliki legalitas hukum untuk menyerahkan Bandara Sugimanuru ke Pemkab Mubar. Karena yang kelola bandara adalah kementerian perhubungan,” kata Amir.

Begitu pun dengan Pulau Indo. Menurutnya, UU nomor 14 tahun 2014 tentang Pemekaran Muna Barat, tak bisa dijadikan acuan untuk serta merta mengambil Pulau Indo dari Muna.

“Ada mekanisnya. Kita masih data dan hitung nilai-nilai aset itu, kemudian kita buat berita acaranya. Mana aset yang bisa kita serahkan dan mana yang tidak. Jangan cuma mengacu karena aset itu berada di wilayah administratif Mubar,” tambahnya.

Bandara Sugimanuru dan Pulau Indo memang menjadi persengketaan Muna dan Muna Barat beberapa bulan terakhir. Pemkab Mubar menganggap dua daerah itu miliknya karena masuk dalam wilayah administrasinya, setelah resmi menjadi kabupaten sendiri. (r1/aha)

Berita Kota Kendari

loading...
Click to comment

Most Popular

To Top