DPRD Nilai Penempatan Pejabat Konut Asal-Asalan – Fajar Sultra
News

DPRD Nilai Penempatan Pejabat Konut Asal-Asalan

VELY/BKK
Rasmin Kamil

WANGGUDU, BKK- Bupati Konawe Utara, Ruksamin dianggap belum optimal bahkan terkesan asal-asalan dalam penempatan pejabat di lingkup Pemkab Konut. Hal itu, diantaranya, nampak dari lambannya pelantikan pejabat eselon II yang defentif, sehingga beberapa OPD masih dijabati para pelaksana tugas.

Kritikan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Kebangkitan Pembangunan Konut (F-KPK) DPRD Konut, Rasmin Kamil. Selain belum mendefinitifkan kabinetnya, Ruksamin dalam menempatkan personil di setiap OPD juga terkesan asal-asalan. Pasalnya, dibeberapa OPD menurut penilaian F-KPK, terkesan dicocok-cocokan atau dipaksakan. Tidak sesuai dengan disiplin ilmu.

Sorotan F-KPK ini bukan tanpa alasan. Sejak pelantikan bupati dan wakil bupati pada April 2016 lalu, hampir seluruh OPD belum memiliki pejabat eselon 2B yang definitif. Pejabat lama dicopot atau dinonjob.

Sedangkan tugas dan wewenang yang ditinggalkan saat ini dirangkap oleh sekretaris.

Kondisi ini dalam pandangan Fraksi KPK, seharusnya tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Karena sudah mempengaruhi sistem dan tata kelola pemerintahan di Konut. Bahkan cenderung menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

“Kami sarankan segera lakukan evaluasi dan menetapkan pimpinan SKPD secara definitif. Termasuk menyusun personil sesuai bidang dan keahliannya,” tegas Rasmin.

Senada dengan Rasmin, Sekretaris F-KPK, Safrin mengatakan pengisian pejabat OPD Konut yang ada belum sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini bahkan sudah berimbas kepada menurunnya disiplin pegawai.

Dia pun mengungkap, beberapa Plt kepala dinas alergi dengan DPRD. Pasalnya, setiap diundang untuk melalukan rapat dengar pendapat, mereka selalu mangkir. Salah satunya yakni Plt Kadis PU Konut, Rahmatullah.

“Dalam Undang-Undang, kedudukan lembaga perwakilan rakyat sejajar dengan pemerintah. Tujuan kami untuk hearing adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tapi berkali-kali diundang tidak pernah hadir,” ungkap Safrin.

Sementara, Bupati Konut, Ruksamin mengaku pihaknya saat ini tengah berupaya agar pelantikan jabatan eselon 2B bisa dilaksanakan segera. Seluruh dokumen rencana tahapan seleksi untuk posisi tersebut, sudah diserahkan pada KASN pada awal April dan Juni lalu.

Sedangkan penempatan jabatan yang tidak sesuai menurut F-KPK, dibantah Ruksamin. Menurutnya, penempatan pejabat di setiap OPD sudah dilakukan berdasarkan penilaian Badan Pertimbangan Jabatan atau Kepangkatan (Baperjakat).

“Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, eselon 2B harus mengacu pada UU No 5 tahun 2014 tentang ASN. Dilakukan melalui seleksi terbuka dan kompetitif. Melibatkan panitia seleksi yang disetujui KASN. Melibatkan assesment centre. Dilakukan melalui beberapa tahapan, dikoordinasikan kepada pihak pihak terkait seperti BKN,” jelas Ruksamin. (cr12/aha)

Berita Kota Kendari

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top