Jual-Beli Pulau Lantigiang Selayar, WALHI Minta Pelaku Ditangkap

Selasa, 2 Februari 2021 11:22

Pulau Lantigiang

FAJAR.CO.ID, SELAYAR — Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Selatan angkat suara terkait adanya klaim sepihak dari salah seorang warga Selayar yang mengaku memiliki hak atas Pulau Lantigiang.

Al Amin, Direktur WALHI Sulsel menegaskan, tidak ada aturan yang membenarkan penjualan pulau di Indonesia. Praktik jual beli itu jelas telah keluar dari koridor aturan di republik ini.

“Tidak ada satupun yang bisa membenarkan itu. Karena pulau itu pada dasarnya milik rakyat dan pengelolaannya adalah hak negara. Jadi tidak boleh ada yang mengakui kepemilikan lahan di pulau tersebut. Apalagi menjual beli tanah atau apapun dalam pulau itu,” tegas Amin saat dihubungi fajar.co.id, Selasa (2/2/2021).

Terlepas itu warga negara asing atau WNI tidak ada terminologi yang membenarkan jual beli pulau. Amin mengatakan, jika merujuk pada pulau-pulau lainnya yang ada di Sulsel, sebut saja pulau Lae Lae, tidak ada seorang pun yang memiliki sertifikat pemilikan lahan di sana. Artinya masyarakat hanya memiliki hak garap atau hak kelola.

“Jadi tidak fair jika ada seseorang yang bisa membeli tanah di pulau, sementara ada masyarakat miskin lainnya tidak bisa memiliki sertifikat tanah di pulau meskipun tanah tersebut telah ditinggali bertahun-tahun secara turun temurun,” imbuhnya.

Sehingga pelaku, baik pembeli maupun penjual harus segera diproses hukum secara terbuka dan mengembalikan tanah itu menjadi milik negara yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat.

Walaupun alibinya tanah di pulau itu milik nenek moyangnya sekalipun. Karena tidak ada terminologi yang membenarkan itu. Kecuali si penjual mengklaim itu tanah milik nenek moyangnya tapi digunakan untuk menggarap demi keturunannya itu boleh saja. Tapi bukan untuk diperjual belikan tanah tersebut. Jadi nenek moyangnya dulu juga pengelola bukan pemilik.

Kalau dikonversi menjadi hak milik kemudian diperjual belikan, Amin menegaskan, hal itu sudah melanggar hukum. Polda diminta bertindak dan turun tangan menangkap penjual dan pembeli.

“Ini juga menjadi kritik Pemerintah Provinsi, karena pulau-pulau kecil itu jadi kewenangan Pemprov. Ini menunjukkan Pemprov tidak melakukan pengawasan ketat terhadap kegiatan di pulau-pulau kecil. Pemprov dalam hal ini Gubernur Sulsel abai terhadap kondisi pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayahnya,” kata Amin.

“Karena kejadian jual beli pulau di Sulsel sudah berkali-kali terjadi. Artinya ada pembiaran dari pemerintah. Beginilah konsekuensi jika pemerintah abai terhadap wilayah-wilayah yang dipimpinnya. Jadi banyak pihak yang ingin mengambil alih dengan cara yang tidak benar,” tandasnya lagi.

WALHI Sulsel kemudian meminta pemerintah harus bersikap tegas atas praktek jual beli pulau seperti ini.

Al Almin juga menuntut penegak hukum harus menindak tegas pelaku. Dan pemerintah bisa mengambil pelajaran dan peringatan keras agar tidak lagi abai terhadap wilayahnya khususnya wilayah pelosok yang tidak terakses. Sehingga terjadi pengambilalihan aset seperti ini.

Kasus pulau Lantigian Kabupaten Selayar yang dijual seharga Rp900 Juta tengah dalam penyelidikan Polres Selayar. Modusnya dengan mempersunting perempuan lokal salah satu strategi untuk mengusai aset wisata yang masuk Kawasan Taman Nasional Takabonerate itu.

Diketahui, Pulau Lantigian dijual oleh warga Desa Jinato, Kecamatan Taka Bonerate, Syamsul Alam kepada Asdianti sebesar Rp900 juta dan telah disetor panjar sebesar Rp10 juta sebagai tanda jadi.

Asdianti disebut sebagai warga Selayar dan berlatar belakang pengusaha. Sementara suaminya merupakan warga asing berkebangsaan Jerman.

Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah menegaskan, pulau sudah seharusnya menjadi aset negara. Dengan begitu pulau itu tak bisa dijual. Pun jika ingin dikelola harus melalui izin serta konfirmasi ke Pemda setempat. (endra/fajar)

Komentar

VIDEO TERKINI