Langkah kedua, Presiden melanjutkan, ialah dengan mempersiapkan manajemen untuk percepatan vaksinasi di daerah.
Kebijakan vaksinasi massal secara gratis bagi setidaknya 181,5 juta masyarakat telah dimulai pada 13 Januari 2021 lalu.
Vaksinasi massal tersebut untuk tahap pertama diprioritaskan bagi para tenaga kesehatan. Namun, beberapa waktu mendatang, vaksinasi massal akan mulai diperuntukkan bagi masyarakat di sektor lainnya.
“Mulai minggu depan ini sudah mulai masuk ke (tenaga) pelayanan publik yang sering berhubungan dengan masyarakat,” ujarnya.
Kelompok masyarakat di sektor-sektor padat interaksi seperti para pedagang pasar atau jasa krusial lainnya yang dalam kesehariannya berhubungan dengan masyarakat banyak juga dapat dilakukan vaksinasi secara massal atau berkelompok.
Dalam hal ini, pemerintah daerah berkewajiban untuk dapat melakukan perencanaan dan pemetaan secara matang mengenai pihak-pihak yang dapat diprioritaskan untuk memperoleh suntikan dosis vaksin Covid-19.
“Pemerintah daerah, pemerintah kota, juga harus mempersiapkan betul vaksinator. Berapa jumlah vaksinator di kota kita. Juga manajemen vaksinasinya di lapangan,” imbuh Presiden.
Selain itu, sebagai langkah ketiga, pemerintah daerah juga harus memperbanyak program padat karya di wilayah mereka masing-masing.
Program-program padat karya dimaksudkan untuk menyediakan lapangan kerja, utamanya bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaannya di tengah pandemi sehingga mampu memperkuat daya beli dan meningkatkan konsumsi masyarakat.
