Menurut Zaenal, jika hal tersebut terus dilakukan, Gibran maju di Pilpres atau Pilkada DKI mendatang, maka pemerintahannya tidak akan optimal.
“Selain soal UU, kalaupun dipaksakan sangat rancu dan tidak bertanggungjawab,” tandasnya.(pojoksatu/fajar)
Ada Puan Maharani, Peluang Gibran Diusung PDIP di Pilpres 2024 Hampir Nol Persen
