Video Perploncoan Viral di Medsos, Ini Klarifikasi dari Universitas Halu Oleo

Selasa, 2 Maret 2021 09:42

Suasana perpeloncoan saat terekam kamera.

SULTRA.FAJAR.CO.ID, KENDARI — Media Sosial Kota Kendari kembali dihebohkan dengan dua video amatir berdurasi 1 menit 48 Detik dan 0,11 detik yang menayangkan ada kegiatan perploncoan terhadap mahasiswa dan mahasiswi salah satu kampus di Kota Kendari yang di laksanakan di Pantai Nambo Kota Kendari. Sontak, video viral ini menuai kecaman dari para netizen di dunia maya.

Berdasarkan hasil investigasi dari Fajarsultra.co.id di kampus Universitas Halu Oleo (UHO) terungkap bahwa kegiatan tersebut merupakan sebuah kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Haluoleo yang diikuti oleh 79 Mahasiswa dan Mahasiswi Baru angkatan 2020 pada hari Sabtu-Minggu, 27-28 Februari 2021 di salah satu tempat rekreasi di Kota Kendari yakni di Pantai Nambo.

Video viral yang menghebohkan ini, akhirnya mendapat respons dari Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Haluoleo Nur Arafah , Wakil Dekan III FKIP UHO Mustamin Anggo dan Wakil Dekan III FH UHO Lade Sirjon dengan mengadakan Konferensi Pers di salah satu ruangan di rektorat Kampus tersebut, Selasa (2/3/2021).

“Terkait pemberitaan dan video viral ini yang telah beredar ,maka kami atas arahan pimpinan Universitas Haluoleo sudah mengambil langkah-langkah antisipasi dan klarifikasi terhadap fakta dan informasi yang terjadi. Yang pertama adalah tadi pagi atas nama pimpinan Universitas telah mengundang seluruh Ketua Jurusan dan para Wakil Dekan III sebagai reprentasi dari Fakultas untuk membicarakan dan mengklarifikasi kejadian dari video dan berita yang beredar, karena kejadian tersebut sangat merugikan nama baik dan citra Universitas Haluoleo sebagai institusi,” beber Wakil Rektor III Universitas Haluoleo Nur Arafah

Selanjutnya Wakil Rektor III UHO ini juga menambahkan bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi tersebut, yakni bahwa Universitas Haluoleo secara institusi tidak pernah mengeluarkan izin atau kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.

“Acuan kami jelas yaitu Surat Edaran Rektor UHO tentang panduan aktivitas kegiatan di masa pandemi Covid-19 untuk semester genap tahun 2020,” kata Nur Arafah.

Sehingga, lanjut dia, apa yang terjadi di video dan berita tersebut, di luar sepengetahuan institusi UHO dan kami tidak pernah memberikan ijin, dan selama ini adapun kegiatan-kegiatan yang berkait dengan kerumunan baik kegiatan akademik maupun kegiatan kemahasiswaan apabila kami berikan izi harus memenuhi kriteria-kriteria dengan tidak melakukan kerumunan, wajib mematuhi protokol kesehatan Covid-19 yang ketat dan wajib ada pendampingan selama kegiatan itu berlangsung.

“Jadi apabila ada kegiatan kegiatan yang mengatasnamakan Civitas Akademika di luar dari prosedur yang digariskan oleh Surat Edaran Rektor UHO, maka itu di luar dari sepengetahuan institusi,” jelas Nur Arafah.

Ditempat sama, Wakil Dekan III FKIP UHO, Mustamin Anggo menambahkan bahwa berdasarkan informasi dari Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi, bahwa Kegiatan Non Akademik dalam bentuk Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Pendidikan Ekonomi FKIP UHO adalah murni adalah insiatif mahasiswa termasuk dari sisi pembiayaannya.

“Dari tadi malam hingga pagi tadi, saya sudah berkoordinasi dengan Ketua Jurusannya, dan mendapatkan informasi bahwa kegiatan ini murni adalah insiatif dari mahasiswa baik dari sisi pembiayaan merupakan hasil pencarian dana dari mahasiswa itu sendiri, akan tetapi kegiatan ini tidak mendapat izin secara formal oleh ketua jurusan, dan kehadiran ketua jurusan di lokasi dalam membuka kegiatan tersebut adalah bentuk kewajiban ketua jurusan untuk mendampingi setiap kegiatan mahasiswa yang mereka ketahui,” ujar Wakil Dekan III FKIP UHO.

Sementara itu, apakah akan ada pemberian penjatuhan sanksi kepada mahasiswa baik itu Lembaga Kemahasiswaan atas kegiatan tersebut, Wakil Dekan III Fakultas Hukum Lade Sirjon menyatakan dalam peraturan Akademik Universitas Haluoleo ada opsi-opsi pilihan sanksi yang bisa diterapkan kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran dalam kegiatan Akademik , berupa sanksi teguran tertulis, sanksi skorsing dan sanksi drop out.

“Akan tetapi prosedur penerapan sanksi- sanksi itu diterapkan berjenjang mulai dari Jurusan, pimpinan Fakultas hingga pimpinan Universitas, yang pasti berdasarkan regulasi yang kami miliki, baik sifatnya surat edaran dan peraturan Akademik kegiatan sebagaimana yang viral itu masuk kategori yang dilarang,” kata Lade Sirjon.

Lanjut, Lade Sirjon menegaskan Universitas Haluoleo tidak akan melindungi oknum-oknum mahasiswa yang terlibat dalam kekerasan dalam kegiatan tersebut.

“Jika ada yang keberatan atas kejadian ini, baik itu keluarga mahasiswa atau mahasiswa itu sendiri, dan akhirnya mengadukan hal ini ke polisi, maka yang bertanggung jawab adalah pihak-pihak yang melakukan kekerasan dan pihak UHO tidak akan memberikan perlindungan kepada oknum-oknum mahasiswa yang melakukan kekerasan,” tegas Lade Sirjon.

Ditempat yang terpisah, Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi, Edy Karno saat ditemui oleh Fajarsultra.co.id diruangannya membenarkan bahwa kegiatan tersebut dilakukan oleh HMJ Pendidikan Ekokomi pada 27 hingga 28 Februari 2021. “Itu kegiatan LDK selama 2 hari di Pantai Nambo,” tuturnya.

Edy Karno berkata, pihak fakultas tidak pernah memberikan izin untuk menyelenggarakan LDK ditengah pandemi Covid-19.

Tetapi, kegiatan itu nekat dilakukan sebab panitia penyelenggara dan HMJ Pendidikan Ekonomi telah bersepakat secara lisan akan melakukan kegiatan itu dengan penerapan prokes Covid -19 tanpa ada gerakan-gerakan tambahan.

“Saya sempat juga di undang makanya saya hadiri sebagai bentuk kontrol saya kepada anak-anak itu. Saya ingatkan terus supaya patuhi prokes Covid-19 dan tidak boleh ada tindakan-tindakan kekerasan,” ujarnya.

Kendati adanya gerakan tambahan yang beredar dalam vidio dan viral di media sosial, Kajur Pendidikan Ekonomi itu ikut menyesalkan kelalaian yang dilakukan oleh panitia penyelenggara LDK 2021 itu.

“Kita akan panggil Ketua HMJ, Ketua Panitia termaksud mahasiswa baru yang merasa keberatan dengan gerakan tambahan dalam agenda itu,” ucapnya.

Akan ada sanksi apalagi mahasiswa yang bersangkutan merasa dirugikan. Mulai dari teguran lisan, tertulis, skorsing, DO, bahkan bisa berlanjut hukum jika keluarga mahasiswa merasa keberatan. “Semua tergantung kesalahan mereka,” tutupnya. (ismar/FNN)

Komentar

VIDEO TERKINI