PUSHEP Dukung Kejati Unsut Tuntas Pelanggaran Perusahaan Pemilik IUP di Sultra

Kamis, 11 Maret 2021 04:16

SULTRA.FAJAR.CO.ID, KENDARI – Pusat Advokasi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Sulawesi Tenggara mengapresiasi langkah 2 perusahaan pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) yakni PT.Putra Mekongga Sejahtera (PT.PMS) dan PT.Akar Mas Internasional (PT.AMI) yang telah beritikad baik untuk memberikan/menitipkan Dana Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan jumlah Rp. 3.225.000.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) untuk selanjutnya akan diserahkan kepada masing-masing Pemerintah Daerah.

“Pembayaran kewajiban PPM oleh 2 (dua) perusahaan harus diikuti oleh semua perusahaan lain yang belum menjalankan kewajibannya, meskipun dapat dimaknai juga bahwa ini sebagai bukti lemahnya tindakan pengawasan dan pembinaan Pemerintah Daerah/Pusat selama ini dalam sektor pertambangan di Sultra selama ini,” kata Direktur Eksekutif Pusat Advokasi Hukum Energi dan Pertambangan Sultra Dedi Ferianto dalam rilisnya,(Kamis,11/3/2021)

Lanjut Dedi Ferianto yang juga Anggota Perkumpulan Konsultan Hukum dan Pengacara Pertambangan Indonesia (PERKHAPPI) ini , Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) merupakan kewajiban pemilik IUP/IUPK sebagaimana ketentuan dalam PP 23/2010 beserta perubahannya, dimana terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara dan/atau pencabutan IUP atau IUP.

“Kami terus mendukung langkah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Bidang Tindak Pidana Khusus, untuk mengusut tuntas dengan penindakan hukum yang tegas terhadap pemilik IUP/IUPK yang telah menyebabkan potensi kerugian negara sebesar Rp. 151.000.000.000 (Seratus Lima Puluh Satu Miliar Rupiah),” tegas Dedi Ferianto.

Komentar

VIDEO TERKINI