BP2MI Ajak Pemprov Sultra Berantas Sindikat Penempatan PMI Ilegal

Kamis, 15 April 2021 20:43

SULTRA.FAJAR.CO.ID, KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Bersama Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) gelar rapat koordinasi terbatas dan sosialisasi Undang-undang No.18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran indonesia (PMI) disalah satu hotel di Kota Kendari, Kamis (15/4/2021) sore.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani, Gubernur Sultra Ali Mazi, unsur forkopimda Sultra, Kepala Daerah Se Sultra.

Dalam pidato sambutannya Kepala BP2MI Benny Rhamdani menjelaskan bahwa awalnya Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertugas melindungi Pekerja Imigran Indonesia Bernama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), akan tetapi berubah sesuai amanat Undang-undang No.18 Tahun 2017 menjadi BP2MI, dan diksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berubah menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) setelah meratifikasi istilah dari ILO (Internasional Labour Organization).

Ia juga menambahkan bahwa dari 34 provinsi di Indonesia ada 23 provinsi yang menjadi kantong pekerja Imigran di Indonesia, dan yang terbesar pekerja migran indonesia berasal dari Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hitungan Lima tahun terakhir ada sebanyak 1.243 orang yang bekerja di Luar Negeri yang mayoritas bekerja di negara Malaysia dan Arab Saudi.

“Ada sekitar 263 ribu warga Provinsi Jawa barat yang bekerja sebagai Pekerja Imigran yang tersebar di 150 Negara di dunia,” ungkapnya.

Lanjut Benny Rhamdani, saat ini Pekerja Imigran Indonesia ada sekitar 640 yang sakit dan bahkan ada yang meninggal dunia di Luar Negeri, dan rata-rata adalah Pekerja Imigran yang berangkat secara tidak resmi dan mengalami tindak eksploitasi dan kekerasan.

” Dan dari data ini, maka perlindungan pekerja Imigran indonesia harus menjadi komitmen kita bersama karena mereka ini menjadi pahlawan devisa bagi Negara. Dan kami berharap anggota DPRD Provinsi Sultra dapat mendorong adanya perda perlindungan terhadap pekerja Imigran di Sultra, sehingga Provinsi Sulawesi tenggara yang menjadi Provinsi kedua yang memiliki perda perlindungan pekerja imigran setelah Provinsi Jawa Barat,” harapnya.

Kata Benny Rhamdani, bahwa setelah satu tahun ia dilantik oleh Presiden Joko Widodo di istana negara dan Presiden menitipkan pesan agar perlindungan pekerja imigran Indonesia harus dilakukan dari ujung rambut hingga ujung kaki, dan ini akhirnya menjadi slogan dari BP2MI.

” Pekerja migran Indonesia (PMI) adalah penyumbang devisa terbesar kepada negara sebesar 159,6 Triliyun Rupuah setelah sumbangan devisa dari sektor migas. Oleh Karena itu Perlindungan terhadap PMI adalah Prioritas Utama bagi Negara, karena Mereka ini adalah orang-orang hebat yang berani meninggalkan tanah air dan keluarga untuk mencari kehidupan di negara lain dan juga menyumbang pendapatan bagi negara,” bebernya.

Lanjut Benny Rhamdani, bahwa BP2MI sangat konsen dalam perlindungan PMI dengan melaksanakan pelatihan pendidikan PMI secara serius dan sungguh-sungguh di seluruh Kabupaten dan Provinsi sesuai Mandat Undang-undang No.18 Tahun 2017 sebagai langkah awal kita memerangi sindikat penempatan ilegal di Indonesia.

“Penempatan Ilegal, ini bisnis kotor yang harus diberantas, karena keuntungan dari satu orang yang diberangkatkan secara tidak resmi keluar negeri sebesar 20 juta. Sindikat ini memiliki kaki tangan sampai ke desa-desa mengimingi imingi warga desa dengan pekerjaan dengan gaji tinggi, dengan fasilitas yang seolah-olah ditanggung oleh mereka dan ternyata itu menjadi hutang yang harus mereka tanggung selama mereka bekerja diluar negeri dan karena itulah banyak yang tertipu setelah pulang ke tanah air tidak memiliki apa apa sama sekali,” ujarnya lagi.

” Dan resiko dari penempatan ilegal ini, para PMI ini banyak mengalami ekspoitasi berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar sesuai dengan harapan yang di janjikan karena memang tidak ada kontrak kerja, jam kerja melebihi batas, dan tidak dapat protes ketika mengalami masalah tersebut, dan paspor dan visa ditahan oleh pihak penyalur,” pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Sultra, Ali Mazi mengaku siap bersinergi dengan BP2MI untuk memberantas sindikat ilegal. Salah satunya mendukung langkah BP2MI dengan menyiapkan calon pekerja migran yang kompeten.

“Keberadaan BP2MI diharapkan menjadi pembina dan stakeholder terkait melakukan deteksi dini terhadap sindikat PMI ilegal,” tutup Ali Mazi.(ismar/FNN)

Komentar

VIDEO TERKINI