Ia juga akan menginstruksikan jajarannya untuk segera mencocokan data di atas kertas dan kondisi-kondisi aset di lapangan.
“Kita tinggal tetapkan jadwal antar tiap BPKAD agar data satu per satu aset yang masih belum tuntas. Sehingga ini bisa segera diubah dan diselesaikan,” tambahnya.
Sementara itu, Sekot Baubau, Roni Muhctar, mengakui, jika di atas kertas urusan aset antara Buton dan Baubau itu sudah tuntas.
Sebab sudah ada berita acara penyerahan yang ditandatangani pihak-pihak terkait. Mengacu pada aturan undang-undang pemekaran, maka aset Buton yang ada di Baubau memang harus diserahkan.
”Ini barang negara, tentu kami tidak akan egois. Dalam bahasanya, Baubau itu ibarat anak, tapi anak juga tahu aturan. Penegasannya mari kita kompromi untuk buat ini tuntas semua,” ucapnya.
Sementara itu, Wagub Sultra, Lukman Abunawas, menyampaikan, sejak awal pembentukan Kota Baubau, salah satu masalah yang dihadapi adalah penyerahan aset dari daerah induk. Namun jika hingga hari ini hal itu belum tuntas, maka Pemprov sebagai wakil pemerintah pusat harus mengawal hingga terselesaikan dengan baik.
“Kita tentu bakal mengawal ini hingga tuntas, sebab sebelumnya sudah ada pertemuan dengan Pak Gubernur dan menghasilkan berita acara yang harusnya hari ini tinggal serah terima. Namun karena masih ada kendala terkait data aset, maka harus dilakukan konsolidasi kembali, ” jelas Lukman.
Ia mengaku, penyerahan aset selama ini baru sebatas lembaran persetujuan. Belum diikuti dengan penyerahan sertifikat. Karena itu, Ketua DPD PDIP Sultra ini juga meminta agar semua set-aset yang diserahkan kabupaten ke kota harus secara formal dan ada bukti.
