Lanjutnya, Dan mudah-mudahan ini segera bisa dirapikan terutama tentang dana donasi Covid 19 dan juga tentang pelaksanaan hibah Vaksinasi, yang memang kita Kota Kendari ini program vaksinasi ini sangat agresif dan gencar, karena kita ingin semua masyarakat mendapat pelayanan. Akan tetapi ternyata harus dilengkapi dengan administrasi dan pelaporan lebih rapi lagi.
“Dan inilah yang harus kami segera tindaklanjuti dan kami juga sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman DPRD Kota Kendari karena sudah melakukan fungsi dan tugas dengan baik, dan tidak jarang kami diingatkan oleh DPRD terkait dengan pengelolaan pemerintahan di Kota Kendari sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
“Insya Allah, rekomendasi ini dapat kami selesaikan dalam 60 hari, karena kami lihat dari beberapa rekomendasinya, itu hanya tinggal melengkapi dan merapikan, karena sesungguhnya ini betul- betul kami laksanakan, hanya karena persoalan mendesak, kita tahu kondisinya darurat, kondisinya membutuhkan respon yang lebih cepat, sehingga kadang-kadang memang perlu dibarengi dengan adminitrasi yang lebih rapi, insya Allah akan kami rapikan dalam waktu 60 hari kedepan,” pungkasnya.
Untuk diketahui, dalam kegiatan ini BPK juga memberikan opini WTP untuk Kabupaten Kolaka Timur dan Kabupaten Konawe.
Untuk Kabupaten Kolaka Timur mendapat rekomendasi temuan yakni terkait pengadaan mobil unit pelayanan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang tidak sesuai kontrak dan pelaksanaan belanja modal Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
