Pemprov Sultra Kembali Raih Opini WTP ke 8, Berikut 5 Rekomendasi BPK RI

Jumat, 4 Juni 2021 19:34

SULTRA.FAJAR.CO.ID, KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kembali meraih opini Wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk ke 8 kalinya, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sultra terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020.

Hal ini terungkap dalam agenda saat penyerahan hasil pemeriksaan laporan BPK dalam rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara di Gedung Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Jum’at (4/6/2021).

Proses penyerahan diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sultra Andi Sonny Kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi dan Ketua DPRD Sulawesi Tenggara Abdurahman Saleh dan disaksikan oleh Auditor Utama Keuangan Negara II BPK RI Laode Nusriadi, Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara Nur Endang Abbas, Unsur Perwakilan Forkompimda Sultra, 13 Anggota DPRD Sultra bersama Jajaran OPD lingkup Pemprov Sulawesi Tenggara

Dalam sambutannya, Auditor Utama Keuangan Negara II BPK RI Laode Nusriadi selaku Ketua Pemeriksa LKPD Sultra Tahun Anggaran 2020 menyampaikan bahwa selain meraih opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP).

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga mendapat Lima rekomendasi temuan signifikan LHP LKPD dan Kinerja tahun anggaran 2020 yang harus ditindak lanjuti dalam waktu 60 hari.

“Yakni pertama temuan, soal klasifikasi belanja barang dan jasa serta belanja modal tidak tepat, Kedua, soal penetapan harga kontrak pengadaan belanja Barang Medis Habis Pakai (BMHP) dan obat-obatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sultra dan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tenggara yang tidak sesuai dengan ketentuan, ketiga, soalpenetapan status Perusahaan Daerah (PD) Percetakan Daerah yang sudah tidak beroperasi sejak tahun 2017 yang oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sudah dibiarkan berlarut-larut, keempat, soal penetapan dasar pengenaan dan Penetapan tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak dilaksanakan secara akurat serta kelima, soal pendataan objek dan subjek PKB BBNKB yang belum memadai,” ungkapnya.

Lanjutnya, atas temuan-temuan tersebut BPK RI merekomendasikan 5 langkah tindaklanjut kepada Gubernur Sulawesi Tenggara.

“Pertama, agar Gubernur Sultra untuk memerintahkan tim anggaran pemerintah daerah untuk lebih optimal dalam melakukan verifikasi rencana kajian dalam anggaran organisasi perangkat daerah, Kedua, Gubernur Sultra agar memerintahkan Inspektur Provinsi Sultra untuk melakukan audit atas kewajaran harga pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan penanganan covid 19,” bebernya.

Sambungnya, Ketiga, melakukan perhitungan selisih harga satuan atas kegiatan belanja barang medis habis pakai (BMHP) dan obat-obatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sultra dan belanja barang untuk diserahkan masyarakat pada Badan Penanggulang Bencana Daerah (BPBD) Sultra setelah memperhitungkan persentase keuntungan yang wajar yang telah ditetapkan oleh BPK dan wajib segera menyampaikan laporan tersebut kepada BPK RI, Keempat, segera tetapkan status Perusahaan Daearah (PD) Percetakan Sultra dan memerintah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Bendahara Umum daerah untuk menyajikan saham penyertaan modal sesuai standar akuntansi pemerintahan.

“Mengusulkan diterbitkannya Peraturan Gubernur (Pergub) tentang dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB, dan terakhir melakukan pendataan obyek dan subyek pajak secara memadai dan menempatkan personel sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan dan mengembangkan sistem informasi pendapatan daerah,”ujarnya.

Lanjut kata Laode Nusriadi, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka melaksanakan fungsinya yakni fungsi anggaran, legislasi maupun pengawasan.

“Untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, bahwa sesuai Pasal 20 Ayat (3) Undang-undang No.15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara wajib menindak lanjuti semua rekomendasi yang telah diberikan oleh BPK RI selambat-lambat 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diterima,”pungkasnya.(ismar/FNN)

Komentar

VIDEO TERKINI