Yang aneh lagi lanjutnya ada sebagian OPD yang sudah membayar honor tenaga magangnya dan ada yang belum terbayar gajinya seperti Dinas Perundustrian, BKKBN dan beberapa OPD lainnya.
“Ini menjadi keresahan karena berbeda-beda diantara dinas, ada yang sudah di bayarkan honornya dan ada yang belum,”kata dia lagi.
Kata dia aksinya tersebut bersama tenaga honorer tidak minta diskusi dengan pimpinan tapi meminta agar haknya dibayarkan apalagi kenyataannya saat ini yang melayani pemerintahan di OPD kebanyakan tenaga honorer. “Kami akan melakukan aksi kembali jika hal ini tidak segera di selesaikan,”tandasnya.
Anggota DPRD Buton Farid Bachmid mengatakan persoalan honor yang belum dibayarkan ini menjadi sebuah polemik disebuah OPD bahkan setelah di cek datanya ada OPD yang belum membayarkan honor anak magang selama enam bulan.
“Kami akan koordinasi dengan kadisnya terkait data dengan sistem SIPD agar menjelaskan keterlambatan ini,”ujar Politisi PDIP Buton ini.
DPR juga akan meminta penjelasan semua OPD berapa jumlah tenaga honorer di OPD masing-masing dan dijelaskan nama-namanya.
“Ini bagian dari tugas pengawasan kami, bagi kita akan aneh jika OPD tidak ada nama-namanya dan membawa aplikasi SIPD nya agar di ketahui,”ujarnya.
Wakil ketua DPRD Buton Laode Rafiun yang meneriman massa mengatakan akan mengagendakan pertemuan dengan semua Kadis OPD untuk menjelaskan keterlambatan pembayaran honor anak magang.
“Yang jelas honor pasti akan terbayarkan namun keterlambatan ini yang akan kami mintai penjelasan semua OPD apalagi ada yang sudah dibayar dan belum”Tandas Ketua PAN Buton ini.
