“Dengan adanya berbagai pembatasan, ledakan pasien covid-19, naiknya angka kasus juga kematian, dan penutupan ritel besar, pasti dampaknya nanti akan besar terhadap perekonomian,” imbuhnya.
Anis menekankan bahwa pemerintah perlu terus waspada masih tingginya penyebaran Covid 19 serta kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dimulai pada 5 Juli hingga 9 Agustus 2021.
“Tentu akan memberikan dampak terhadap kinerja perekonomian dan pelaksanaan APBN pada paruh triwulan ke III dan IV tahun 2021,” kata dia.
Dia menambahkan pemerintah perlu mengencangkan ikat pinggang pada realisasi anggaran program PEN untuk kuartal II-2021 yang baru terserap 34 persen dari Rp 699,43 triliun.
“Juga perlindungan sosial masih belum optimal, bahkan sasarannya pun mungkin masih belum banyak perbaikan dari tahun lalu, demikian pula untuk vaksinasi ditargetkan 180 juta orang, tetapi total vaksinasi kedua baru mencapai 18 juta an jiwa,” katanya.
Kendati demikian, Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP PKS itu mengapresiasi upaya pemulihan ekonomi oleh pemerintah yang menunjukkan perbaikan.
“Pencapaian ini menempatkan Indonesia keluar dari resesi ekonomi yang berlangsung empat triwulan berturut-turut, di mana perekonomian Indonesia mengalami kontraksi atau akibat tekanan pandemi Covid-19,” kata Anis Byarwati. (jpnn/fajar)
