SULTRA.FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan PDIP disebut dalam kondisi yang kurang harmonis.
Kendati sekalipun PDIP tidak lain adalah parpol pengusung utama Jokowi selama dua periode ini.
Hal itu ditandai dengan kader PDIP yang beramai-ramai ‘menyerang’ Pemerintahan Jokowi.
Anak buah Megawati Soekarnoputri itu pun terang-terangan menunjukan hidung Jokowi.
Utamanya terkait penanganan pandemi Covid-19 seperti yang disuarakan Puan Maharani, Effendi Simbolon, sampai Masinton Pasaribu.
Di sisi lain, di periode kepemimpinannya, Jokowi dinilai lebih nyawan dengan Partai Golkar ketimbang PDIP.
Itu setidaknya dengan diberikannya posisi strategis kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Demikian ulasan yang disampaikan Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie dikutip dari RMOL (jaringan PojokSatu.id), Jumat (6/8/2021).
“Sampai kini, Golkar mengendalikan sejumlah proyek besar, misalkan Kartu Prakerja, sampai Airlangga diangkat jadi Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional,” tuturnya.
Dalam program ini, pemerintah juga menggelontor anggaran yang tidak main-main besarnya.Presiden Jokowi dan Airlangga Hartarto
Untuk penyelenggaraan pelatihan Kartu Prakerja saja, ditetapkan sebesar Rp5,6 triliun.
Bagi pendaftar Kartu Prakerja yang dinyatakan lolos seleksi, pemerintah memberikan dana sebesar Rp3.550.000.
“Yang dialokasikan untuk membayar biaya pelatihan (kursus online) dan insentif bagi pesertanya,” paparnya.
