Kata Najib, ketika ini terjadi, maka sudah pasti, partai-partai politik tidak punya waktu yang banyak untuk kemudian melakukan seleksi siapa yang nantinya didukung untuk menjadi kepala daerah.
Sambung Najib, kalau untuk Sulawesi Tenggara, sebenarnya sudah ada beberapa partai yang melakukan proses pentahapan untuk memilih siapa yang akan didukung dalam pilkada, hanya persoalannya terkadang terkendala dalam persoalan finalisasi.
“Finalisasinya yang menentukan adalah Dewan Pimpinan Pusat (DPP), sedangkan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) itu kemudian tidak punya hak untuk memberikan keputusan akhir, sehingga yang terjadi kadang, lain yang ditetapkan oleh DPC maupun DPW, lain juga yang ditetapkan oleh DPP, artinya sebenarnya perlu ada perbaikan dalam sistem pengambilan keputusan di partai politik, dimana partai-partai bisa memberikan ruang yang lebih besar kepada daerah untuk bisa menentukan siapa kepala daerahnya yang didukung dalam hajatan pilkada,” paparnya lagi.
Najib menuturkan, yang harus dilakukan oleh partai politik agar kadernya tidak terjerat kasus Korupsi, yang Pertama, yang harus dilakukan dari awal bagaimana partai-partai politik kembali memperbaiki tahapan-tahapan kaderisasinya, sehingga ketika ada hajatan pilkada, maka partai-partai politik ini tidak kebingungan untuk mencari kader, karena mereka punya stok untuk itu, itu yang harus diperbaiki.
“Yang Kedua adalah bagaimana dalam proses pengambilan keputusan ada ruang yang lebih besar diberikan kepada daerah untuk memberikan masukan dan saran kepada pusat, dan pusat juga bisa mengakomodir masukan dan saran dari daerah, hanya itu yang bisa kita lakukan sekarang agar supaya tidak terjadi yang namanya ‘jual beli partai’ dan tidak ada lagi istilah bahwa tidak ada makan siang yang gratis,” harapnya.
