Lanjutnya, maka untuk membangun kedaulatan digital, membangun kemandirian digital haruslah menjadi perhatian bersama, kita harus menempatkan diri secara baik dalam peta digitalisasi global untuk kepentingan nasional.
“Dalam rangka membangun kedaulatan digital ini itulah, regulasi publisher rights menjadi sangat penting,”tegasnya.
Lanjut Atal S. Depari, keberlanjutan industri media nasional, sangat membutuhkan publisher rights, dan sesuai janji kami kepada Presiden, pada HPN tahun lalu, Alhamdulillah sudah kami serahkan dan susun publisher rightsnya dan kami serahkan pada bulan Oktober tahun lalu.
“Memang drafnya belum sempurna, lalu sekarang boleh ditindaklanjuti, mohon bapak presiden menginstruksikan Kementerian terkait untuk memprosesnya, kalau boleh ditangan pemerintah, jadi bapak presiden tinggal tendang pakai kaki kiri atau kaki kanan,”ujarnya
Lebih lanjut Atal mengharapkan dukungan dari bapak Presiden melalui publisher rights, insentif tolong baik-baik, dan komunitas pers juga harus mawas diri, dan terpenting, pers harus mengendalikan arus jurnalisme klik baru, yang semakin deras, khususnya pada jalur jurnalisme online.
“Pers harus memperbaiki kualitas pemberitaannya, dan sedapat mungkin menghindari trend pemberitaan yang bias, provokatif, dan bombastis. Dan hal yang tidak kalah penting adalah menjaga independensi media, dalam rangka mewujudkan publisher rights sangat dibutuhkan solidaritas, kekompakan antara media-media besar terhadap media-media kecil, publisher rights harus melindungi semua media, baik yang kecil maupun yang besar,”pungkasnya.(IMR/FNN)
