Pertama, yang bicara perpanjangan masa jabatan presiden bukanlah Jokowi, tapi ada tiga menteri.
Kedua, yang bicara perpanjangan masa jabatan presiden juga ada tiga ketua umum partai politik.
Ketiga, yang bicara soal jabatan presiden 3 periode adalah salah satu lembaga survei dan salah satu kader partai politik.
“Kenapa yang didemo Jokowi? Bukan 3 menteri, bukan tiga partai, bukan lembaga survei atau kantor partai itu?” heran Adian.
Selain itu, untuk mengubah atau merealisasikan perpanjangan jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode juga bukan ada di tangan Jokowi.
“Kewenangannya ada di Senayan (DPR), bukan di Istana. Tapi kenapa yang didemo justru Istana, bukan Senayan?” sambungnya. (ruh/pojoksatu)
