Kata Sulkarnain Kadir menyampaikan bahwa ia belum tahu, sekali lagi ini (honorer diangkat menjadi PPPK,red) belum fix, mudah-mudahan ini nanti menjadi keseriusan kita, kalau saya, sih jalan tengahnya untuk sementara tidak ada penambahan dulu, itu mungkin sedikit bisa melegakan semuanya.
“Karena kalau tiba-tiba distop dan tidak dihentikan, apalagi yang sudah eksis sekarang, saya sering kali memberi contoh honorer kebersihan, bagaimana itu? langsung busuk ini Kota kita, karena tidak ada lagi yang mengelola itu,”
Sambungnya lagi, karena kalau mau seketika juga dilimpahkan (soal kebersihan Kota) ke pihak ketiga, dalam hal ini pihak swasta berkontrak belum tentu bisa seperti yang ada sekarang, apalagi ini serentak di seluruh Indonesia, makanya ini masih menjadi diskursus kami, baik internal Pemerintah Kota maupun sesama Kepala Daerah di seluruh Indonesia.
“Jumlah honorer di Kota Kendari banyak, ada 3 ribuan, itu kan tidak sedikit, belum Guru, belum tenaga kebersihan saja sudah sekitar 600 lebih hampir 700 orang, Satpol PP, perawat, itu banyak sekali jumlahnya, sehingga kalau kebijakan ini tidak disertai dengan regulasi detail, saya kira ini harus dipertimbangkan dengan baik,”tutupnya.(IMR/FNN)
