“Tidak bisa ini pak diberi, karena ini adalah haknya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), tidak bisa diberikan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga gitu, nggak bisa pak, ini adalah kawasan hutan lindung, karena di situ ada koral, ada terumbu karang, itu hak kami,” ungkapnya.
Kata Presiden, ributnya, hanya masalah gitu-gitu, dari dulu, termasuk urusan sertifikat itu, gitu-gitu itu, Pemerintah Daerah, Kabupaten Kota, di Provinsi, di Pusat, tidak bekerja secara terintegrasi, jalan sendiri-sendiri, egonya sendiri-sendiri.
“Kalau diterus-teruskan, nggak akan rampung persoalan negara, persoalan bangsa ini tidak akan rampung. Persoalannya kelihatan, solusinya kelihatan, tapi tidak bisa dilaksanakan, hanya gara-gara ego sektoral, itulah persoalan kita,” kesal Presiden.
Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa sangat menghargai pertemuan GTRA ini, ini gugus tugas reforma agraria yang kita harapkan segera bisa segera mengintegrasikan, memadukan seluruh Kementerian, Lembaga dan juga Pemerintah Daerah.
“Semuanya bekerja dengan tujuan yang sama menyelesaikan masalah-masalah lahan yang ada di masyarakat, tidak ada yang lain. Agar sengketa lahan itu, bisa kita selesaikan, bahaya loh, kalau sudah namanya sengketa tanah, sengketa lahan itu bahaya banget,”jelasnya lagi.
Kata Presiden, orang bisa bunuh-bunuhan, gara-gara itu, orang bisa pedang-pedangan gara-gara sengketa lahan, antar kampung berantem bisa, karena sengketa lahan, rakyat dan perusahaan bisa berantem, karena sengketa lahan, hati-hati, dampak sosial, dampak ekonominya kemana-mana.
