“Dan kalau sudah pegang yang namanya sertifikat, ini bisa memberikan trigger kepada ekonomi, karena bisa dipakai untuk kolateral, bisa dipakai untuk jaminan, untuk mengakses permodalan ke Bank atau ke lembaga keuangan,”terangnya.
Presiden RI kembali mengingatkan agar Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) bahwa hati-hati, karena persoalan yang tidak bisa kita selesaikan, merembetnya bisa ke sosial, bisa merembet ke ekonomi. Persoalan ini tidak hanya urusan lahan dan tanah saja, persoalan-persoalan yang lain, karena kita tidak pernah bekerja terintegrasi.
“Jalan tol berpuluh-puluh tahun berhenti, karena pembebasan lahan, karena apa? tidak saling komunikasi antara BPN dengan daerah, antara BPN dengan yang ingin mengerjakan tol yakni Kementerian PU, ya gak sambung,” ujar Jokowi
Lanjutnya, berhenti ada yang 20 tahun, ada yang 10 tahun, saya ke lapangan, ini persoalan apa toh kok kayak gini, kok gak rampung-rampung?
“Persoalan kecil, tapi gak bisa diselesaikan oleh pembuat kebijakan, siapa? ya, kita sendiri, kan lucu banget kita ini,”
“Saya telepon tiga orang ini, selesaikan ini, selesaikan ini, persoalan selesaikan, gak ada dua minggu juga selesai, mengapa nunggu sampai 15 sampai 20 tahun?,”
” Kan jadi sambung-sambung jalan, itu karena hal-hal seperti ini,” jelasnya lagi.
Presiden RI Joko Widodo menegaskan pada seluruh pejabat pusat maupun daerah, seluruh Kementerian dan lembaga pusat dan daerah, semua lembaga pemerintahan ini harus saling terbuka, harus saling bersinergi, tetapi real.
“Ini dalam tataran pelaksanaan, di forum rapat, kita harus terbuka, kita harus terbuka, prakteknya tidak, itu yang sering kita lemah di situ. Jadi, semua lembaga pemerintah harus saling terbuka dan saling bersinergi,”tegasnya.
