FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy, Satyo Purwanto meminta Anies Baswedan berhati-hati dengan manuver Jusuf Kalla (JK).
Pasalnya, belum tentu manuver yang dilakukan JK benar-benar untuk membuka jalan Anies pada Pilpres 2024.
Manuver Wakil Presiden RI ke-12 itu, kata Satyo, tersebut bisa saja ada kaitan dengan melanggengkan eksistensi Golkar sebagai partai pemerintah.
“Sebenarnya, mudah saja menganalis itu, bagaimana pun posisi JK tidak pernah bisa dipisahkan dari partai Golkar,” kata mantan aktivis 98 itu kepada wartawan, Kamis (14/7/2022).
Menanggapi hal itu, ahli hukum tata negara, Refly Harun mengatakan hubungan personal antara JK dan Anies lebih kuat dibandingkan dengan Golkar.
Ia menilai hubungan personal itu tidak mudah dipatahkan dengan status JK sebagai mantan petinggi partai berlambang beringin tersebut.
“Saya merasa hubungan personal JK lebih kuat dibandingkan hubungan institusional. Jadi JK ke Golkar itu hubungan institusional. Hubungan institusional itu mudah sekali patah, hilang, terhapus memorinya. Tapi hubungan personal itu yang tidak mudah terhapus memorinya,” kata Refly di kanal YouTube pribadinya dikutip pada Jumat (15/7/2022).
Refly menerangkan, setelah tak lagi menjadi ketua umum Golkar, JK tidak terlalu ikut campur urusan internal partai. Misalnya ketika pemilihan beberapa ketua umum, menurut Refly JK tak mau terlibat.
“Walaupun JK pernah menjadi Ketua Umum Golkar, tapi ketika sudah tidak lagi menjabat, sepertinya dia pun tidak cawe-cawe lagi dalam pemilihan ketua umum golkar. Malah yang terlihat cawe-cawe justru istana,” ungkapnya. (wartaekonomi/fajar)
