“Kita (Fraksi Partai Demokrat) juga agak terkejut, ada pembangunan Kantor Gubernur, karena dipenjelasan tentang anggaran permintaan pembangunan kantor gubernur itu, bukan untuk membangun kantor baru, tapi untuk merehab,”ungkapnya.
Lanjut Anggota DPRD Sultra dari Buton Utara ini, setelah itu, tiba-tiba kita lihat ada pemancangan, nah ini kita harus minta penjelasan kepada Gubernur terkait pembangunan kantor Gubernur baru itu, esensinya seperti apa?.
“Sejauh ini, kawan-kawan di DPRD yang selentingan saya dengar, kelihatannya mereka sangat keberatan atas pembangunan kantor gubernur baru itu, Jadi pembahasannya belum ada yang setuju tentang itu (pembangunan Gedung Baru), kalau untuk anggaran rehab kantor gubernur itu sekitar Rp. 20 miliar,”bebernya.
Sambungnya, yang pemerintah provinsi usulkan adalah rehab kantor gubernur, bukan pembangunan kantor gubernur baru.
“Untuk langkah mengalang hak angket atau hak interpelasi, kami belum melangkah kesana, kami baru meminta penjelasan dulu pada eksekutif kepada Pak Gubernur, kenapa ia membangun kantor Gubernur baru,”imbuhnya.
Kata Salam, jadi ini dianggarkan melalui APBD induk 2022, bukan melalui APBD perubahan, dan yang kami tahu itu hanyalah usulan rehab, karena paparan dari Dinas Cipta Karya Sultra pada saat itu, adalah melakukan rehab terhadap gedung kantor gubernur yang sudah ada, seperti itu.
Untuk diketahui, pada Hari Jum’at (2/9) Gubernur Sultra H. Ali Mazi melaksanakan Groundbreaking (Peletakan batu pertama) pembangunan Gedung baru Kantor Gubernur Sultra dan pembangunan gedung baru setinggi 22 lantai ini akan menghabiskan anggaran dari APBD 2022 sebesar Rp. 400 Miliar dan diproyeksi selesai di tahun 2024.
