FAJAR.CO.ID, KENDARI – Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) terkait dengan eksistensi perempuan politik menuju Pemilu tahun 2024, Minggu (6/11/2022).
Hadir sebagai pembicara, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sultra, Hamiruddin Udu mengatakan bahwa, kaum perempuan tidak boleh buta dan takut untuk berpolitik.
Menurutnya, perempuan harus bisa membuka ruang didiri dan hatinya untuk terlibat dan berpartisipasi untuk meningkatkan kapasitas.
“Sebab, hal yang sangat buruk itu adalah ketika kita tidak mau bicara soal politik,” kata Hamiruddin Uda.
Namun kata dia, perempuan harus paham ketika mau berpolitik, dalam hal ini aturan-aturan mana yang mengatur dan mendukung perempuan untuk bisa berpartisipasi dalam dunia politik.
Tetapi yang paling penting dan paling utama kata dia adalah melakukan perubahan mindset dalam hal ini untuk berpolitik. Menurutnya, mindset harus selalu diperbaiki dan tidak boleh mentok di situ-situ saja.
“Jangan melihat orang selalu dari sisi negatifnya saja, tapi lihatlah dia dari sisi positifnya sehingga kita bisa belajar dari teman-teman kita yang sudah berhasil,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua KPU Sultra, La Ode Abdul Natsir Muthalib mengatakan bahwa, salah satu yang berkaitan dengan perempuan dan politik adalah, dalam tahap Pemilu yakni verifikasi Partai Politik.
Dimana kata dia, para verifikasi Partai Politik tersebut, perempuan menjadi faktor penting yang harus ada, dimana 30 persen dari Partai Politik harus mewakili kaum perempuan dalam kepengurusannya.