Pastikan masyarakat mendapatkan kemudahan dalam mengakses layanan publik. Di sisi lain, ia berharap capaian ini bisa memacu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain untuk berlomba-lomba melahirkan inovasi.
“Dari awal, kami memang konsen pada pelayanan administrasi kependudukan. Sebab urusan kependudukan itu penting. Makanya, kami dorong agar terus membenahi pelayanan. Daerah yang terjangkau jaringan internet, bisa dimudahkan dengan layanan online. Bagi daerah yang belum, kita jemput bola dengan mendatangi langsung. Tahun depan, kami juga mendorong OPD lain untuk bisa menciptakan inovasi baru sehingga bisa diikutsertakan pada lomba inovasi layanan publik,” ujar mantan Wakil Bupati (Wabup) Konawe ini.
Penganugerahan ini sambungnya, adalah upaya pemerintah meningkatkan pelayanan publik dan bagian dari reformasi birokrasi.
Dalam mewujudkan birokrasi efektif dan efisien, KemenPAN-RB melakukan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan.
Diantaranya, evaluasi reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah. Selain itu, membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Indeks dan inovasi pelayanan publik turut menjadi perhatian termasuk penyediaan sarana prasarana kelompok rentan. Pembenahan ini demi mewujudkan birokrasi kelas dunia. Inovasi pelayanan publik diikuti pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan Kementerian/lembaga pusat. Tahun ini, aplikasi Disdukcapil Kolut masuk top 45 inovasi pelayanan publik,” pungkasnya. (kp/fajar)
