Menurutnya, kebijakan tersebut sangat positif dalam rangka memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) lingkup Pemprov.
“Kebijakan nasional (penerimaan CASN dan PPPK) seperti itu. Mudah-mudahan bisa segera terwujud,” ujarnya.
Lanjut dia, penerimaan CASN dan PPPK sangat penting, dalam rangka mengisi posisi ASN yang ditinggal pensiun maupun dengan alasan lainnya. Terutama untuk posisi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan (nakes) dan tenaga teknis lainnya.
Selain masih menunggu Juknis penerimaan CASN dan PPPK, dia juga telah menginstruksikan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk melaksanakan pendataan kebutuhan ASN dan PPPK.
Dengan mempertimbangkan regulasi yang akan diterbitkan dalam waktu dekat ini. Termasuk disesuaikan dengan kemampuan (keuangan) daerah.
“Kalau sudah ada instruksi dan petunjuk dari pusat, pemerintah daerah akan segera melaksanakan. Sejauh ini, kami belum menerima petunjuk teknisnya,” imbuhnya. (kp/fajar)
