Lebih lanjut Wakil Menteri Desa, PDTT mengatakan bahwa Musra saat ini belum ada kesimpulan (siapa Capres yang akan didukung).
“Ini kan baru Musra yang ke 19, minggu depan masih ada Musra di Kalimantan Utara (Kaltara), dan Papua,”ucapnya.
Sambungnya, dengan Musra yang sudah ke 19 kali, figur yang diinginkan (rakyat) masih merata, akan tetapi isu-isu kerakyatan banyak yang muncul, soal ketersediaan lapangan pekerjaan, soal kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
“Terkait tadi (Musra) banyak menyinggung soal dana desa, itu merupakan bagian agar pengelolaan dana desa ini efektif untuk pembangunan,”imbuhnya.
Kata Budi, target Musra ini akan kami selenggarakan sampai akhir bulan mei 2023, dan pada bulan Mei kita akan tutup di Jakarta dan akan ditutup oleh Presiden RI Joko Widodo.
“Jadi Musra ini tidak ada nitip-nitip nama, jadi semua terserah saja, siapa yang mau dimenangkan dan didukung, silahkan,”tegasnya.
Lanjutnya ia menegaskan bahwa kita (Projo) menunggu hasil Musra.
“Karena Musra ini masih setengah jalan, masa kita mau simpulkan mau dukung siapa? Jadi kami menunggu hasil Musra dan perintah Pak Jokowi,”pungkasnya.
Ditempat yang sama, Ketua DPD Projo Provinsi Sultra, Irvan Umar Tjong menyampaikan bahwa dalam Musra ini, Projo berupaya melibatkan sebanyak-banyaknya partisipasi rakyat dengan mengundang masyarakat dari berbagai elemen.
“Jadi Musra ini tidak terlalu rumit, karena ini merupakan Musra yang ke 19, tentunya sudah ada gambaran pelaksanaan Musra seperti apa. Hanya kami pertajam, terkait bagaimana mengundang masyarakat dengan berbagai elemen, itu yang kita pastikan, ada nelayannya, ada akademisinya, ada petaninya, kita upayakan seperti itu supaya semua ada terwakili, dan tadi ini dihadiri kurang lebih 1.300 peserta,”bebernya.
