“Jadi dua bulan lalu, kami berdiskusi dengan asosiasi smelter juga, kami ada rencana untuk bekerjasama dengan asosiasi smelter, berkoordinasi cargo-cargo mana yang mereka ambil, dan itu kita akan jadi semacam kesepakatan, sehingga cargo apapun itu, kita saling koordinasi, kalau ada yang ilegal, sama-sama bilang tidak (beli),”tegasnya.
Lanjutnya berharap, mudah-mudahan itu terlaksana, dan dengan begini, minimal mengurangi, mungkin tidak bisa menghapus 100 persen, tapi minimal mengurangi, dan mungkin disini, yang paling penting lagi adalah koordinasi antar kementerian.
Untuk diketahui, selain mengusulkan ini, Ketua Umum APNI Nanan Sukarna di sesi awal rakor juga mengusulkan adanya pertemuan lanjutan bersama Tim Korsupgah KPK RI untuk membahas pencegahan dari sisi “non teknis” di sektor pertambangan.(IMR/FNN)
