“Proses pengisian pejabat pimpinan tinggi ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui proses seleksi yang transparan, obyektif, terukur, dan tertelusur, serta telah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), lewat berbagai tahapan sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Pada kesempatan itu juga, Dr Hj Ida Fauziyah menyebutkan tantangan yang harus dihadapi para pejabat lingkup Kemnaker RI, pasalnya sejumlah kebijakan ketenagakerjaan telah disiapkan pemerintah mulai dari hilirisasi industri, penerapan digitalisasi, hingga reformasi sistem perizinan melalui Undang-Undang Cipta Kerja.
Menghadapi tantangan ini, Kemnaker memiliki peran besar dan menjadi leading sektor untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
“Saya berharap saudara dapat segera bekerja secara maksimal, bekerja keras dan bekerja cerdas untuk kemajuan organisasi, hilangkan ego-ego pribadi dan unit yang pada akhirnya menghambat kinerja kementerian kita secara keseluruhan,” tandasnya.
Diketahui, selain melantik pejabat pimpinan tinggi pratama, dalam kesempatan tersebut Menaker RI Dr Hj Ida Fauziyah juga melantik pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional Kemnaker.
Terpisah, Dr La Ode Haji Polondu menuturkan, dilantiknya dia sebagai Kepala BBPVP Makassar merupakan amanah yang harus diemban dengan baik dan menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab untuk memenuhi harapan Ibu Menaker RI.
“Saya hanya pindah tugas dan naik kelas, kalau di BPVP Kendari wilayah binaannya hanya satu provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), maka di BBPVP Makassar, wilayah binaannya bertambah menjadi 4 Provinsi yakni Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dan Provinsi Gorontalo. Insya Allah di tempat yang baru kita bisa menjadi lebih baik dan ditempat sebelumnya juga bisa menjadi semakin baik,”pungkasnya.(IMR/FNN).
