Lanjutnya, jika memang ini inprosedural, harapan kita SK ini dianulir atau direvisi, supaya tidak ada lagi tindakan-tindakan seperti ini yang merusak citra besar nama Gubernur misalkan, kita ingin bagaimana didalam penilaian seperti ini, memang harus obyektif, sesuai dengan fakta dan realita, dan itu harus dihargai kerja-kerja pansel.
“Doni ini memang, karena dari awal kita tahu, salah satunya yang terpilih dari Kabupaten Konawe, tapi lalu kemudian memang kan ada empat calon, yang mau diambil kan dua, yang jadi soal ini, proses awalnya itu, bahwa Doni sudah dinyatakan terpilih, lalu kemudian dalam tahap proses itu, ternyata SK Gubernur menganulir itu, ini yang kita tidak tahu, apa ada tekanan? atau memang kerja pansel ada pertimbangan lain, itu yang kita tidak tahu, dan kami DPRD tidak pernah dilibatkan dalam persoalan seperti itu,”bebernya.
Kata H. Bustam, jadi sebagai lembaga rakyat, ya kami harus tindaklanjuti, makanya saya selaku penanggung jawab di Komisi I DPRD Sultra, meskipun saya ketua, saya harus bisa memberikan pertimbangan kepada wakil ketua untuk tandatangan surat rekomendasi ini.
“Harapan kita, kembalilah ke jalan yang benar, jangan ke jalan yang salah, karena konsekuensi, ketika kita berada di jalan yang tidak benar, pasti punya konsekuensi-konsekuensi,”pungkasnya.
Untuk diketahui, aksi ini dilaksanakan di Kantor DPRD Sultra, dan Konsorsium Sultra Peduli Doni Amansa terdiri dari 20 organisasi lintas Kabupaten di Sultra yakni Poros Muda Sultra, Garda Sultra, Tawon Sultra, Hippmat Sultra, Laskar LAT Sultra, Banderano Tolaki Sultra, Posaki Sultra, Angkatan Muda Tolaki Sultra, Tamalaki Sarano Tolaki Sultra, Pepulesakoano Tamalaki Sultra, KSBT Sultra, Oppen Sultra, Laskar Sarano Tolaki Sultra, HMI Cabang Kendari, HAMI Sultra, DPW LIRA Sultra, DPD KNPI Konawe, IPPMIK Kendari dan Tamalaki Sangiano Wonua Sultra. (IMR/FNN)
